Baleg DPR Serap Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 di Semarang

28-09-2018 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji. Foto: Oji/jk

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka menyerap aspirasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2019.

 

Demikian sambutan Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili PLT Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heru Setiadi, didampingi para SKPD, Kepala Dinas Terkait, Perwakilan Akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi serta elemen lembaga swadaya masyarakat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (27/9/2018).

 

Legislator Partai Golkar ini menambahkan, sampai saat ini DPR bersama Pemerintah sudah  berhasil menyelesaikan dan mengesahkan 5 RUU menjadi Undang-Undang (UU). Sementara 26 RUU Prioritas 2018 adalah RUU Pembicaraan Tingkat I. Ada pula 6 RUU Prioritas 2018 yang masih dalam penyusunan di Presiden.

 

"Kami hadir d isini untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan dan semua pihak termasuk elemen masyarakat dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2019," imbuh Sarmuji.

 

Selain itu, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI ini menandaskan bahwa tujuan dari kunjungan Baleg DPR RI untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019, terutama RUU Prioritas Tahun 2019 agar mencerminkan kebutuhan UU bagi masyarakat.

 

"Hasil pertemuan tadi dengan Pemda Semarang beserta elemen masyarakat kami memperoleh masukan agar memperkuat UU yang sudah dibahas pada 2018 agar bisa dilanjutkan pada tahun 2019," jelas Sarmuji, usai pertemuan.

 

Ia menambahkan, beberapa UU yang menjadi sorotan saat diskusi antara lain RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyangkut nasib guru honorer yang hingga saat ini belum masuk diakomodasi pemerintah menjadi PNS. RUU tentang Pesantren, RUU tentang Minuman Beralkohol juga mendapat sambutan antusias agar bisa segera diselesaikan.

 

"Namun demikian kami juga jelaskan bahwa proses pembahasan UU di DPR itu melibatkan Pemerintah. Kadang problemnya ada di sisi Pemerintah, ketika DPR sudah sepakat justru pihak Pemerintah dari beberapa unsurnya belum satu suara sehingga pembahasan seolah 'mandek'," tandas Sarmuji.

 

Di lain pihak, PLT Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Heru Setiadi,  mengapresiasi kehadiran Baleg DPR RI dalam rangka menyerap masukan dari daerah terkait penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2019.

 

"Persoalan yang akan diatur dalam UU jika terkait kewenangan pemerintah daerah diharapkan Baleg bisa menerima masukan dalam penyusunannya," pinta Heru.

 

Upaya tersebut tentunya akan berimbas pada pelaksanaan jika UU tersebut disahkan tidak berbenturan dengan peraturan daerah. Kami juga bersama DPRD tengah menyusun berbagai Raperda yang kami selalu samakan semangatnya dengan UU yang disusun ditingkat pusat," pungkas Heru.

 

Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Semarang ini juga diikuti oleh Anggota Baleg DPR RI Marlinda Irwanti (Golkar), Bambang Riyanto (Gerindra),  Bahrum Daido (Demokrat), dan Achmad Fauzan Harun (PPP). (oji/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...