DPR BAHAS RUUK DIY SECARA HATI-HATI

17-12-2010 / LAIN-LAIN

DPR RI akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) secara hati-hati dengan memperhatikan masukan dan aspirasi masyarakat.

Pasalnya hingga kini, wacana/perkembangan RUUK Yogyakarta terlalu banyak energi tersita untuk sebuah perdebatan di ranah publik. "Kita tidak ingin terjadi perdebatan yang berkepanjangan di ranah publik. Sebagai wakil rakyat, DPR RI pasti akan membahasnya dengan mendengarkan masukan dari masyarakat dengan tetap mempertimbangan semua aspek dan tetap mengedepankan kepentingan nasional serta menghargai keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta," kata Ketua Marzuki Alie dalam Pidato Paripurna, di Jakarta, Jumat (17/12).

Marzuki mengatakan, DPR RI telah menerima draf RUU KY yang mengundang polemik di tengah masyarakat dan rakyat Yogyakarta sebelum RUU ini disampaikan Presiden kepada DPR.

Pimpinan dewan berharap agar materi yang menjadi isu krusial dari RUU ini yaitu tentang penetapan atau pemilihan terhadap gubernur/wakil gubernur DIY. "Sebaiknya diserahkan kepada DPR dan pemerintah sesuai dengan mekanisme dan agenda rapat yang ditetapkan oleh Rapat Bamus DPR," tegas Marzuki. (si)
 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...