Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB

10-10-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS)/Foto:Geraldi/Iw

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

 

Setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu, verifikasi rumah, Surat Keputusan Kepala Daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (Risha, Kayu, Konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

 

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah Huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahri kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

 

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai hari ini belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

 

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai epicentrum gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

 

“Dana cash sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Dorong Kesamaan Political Will Bahas RUU EBT
15-02-2019 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto menyatakan, pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sangat...
Fahri Hamzah Dorong Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Tuntas Sebulan
14-02-2019 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sudah mengalami kemajuan yang luar biasa...
Ketua DPR Pastikan RUU Tak Pro LGBT
13-02-2019 / PIMPINAN
Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terus menjadi polemik di tengah masyarakat. RUU tersebut semakin menjadi polemik yang disebabkan...
Ketua DPR Imbau Pemerintah Atur Kembali Tarif Penerbangan
13-02-2019 / PIMPINAN
Harga bahan bakar avtur yang semakin mahal menyebabkan harga tiket penerbangan semakin melonjak. Presiden Joko Widodo bahkan sampai memanggil Direktur...