Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB

10-10-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS)/Foto:Geraldi/Iw

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

 

Setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu, verifikasi rumah, Surat Keputusan Kepala Daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (Risha, Kayu, Konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

 

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah Huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahri kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

 

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai hari ini belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

 

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai epicentrum gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

 

“Dana cash sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR Sebut Prolegnas Tugas Bersama DPR RI dan Pemerintah
10-12-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa dalam penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas), DPR RI tidak bekerja sendirian, melainkan harus...
GOPAC Ajak Parlemen Bersatu Lawan Korupsi
10-12-2018 / PIMPINAN
Memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional (HAKI) 2018,Global Organization of Parliamentarians Against Corruption(GOPAC) mengajak seluruh kalangan – terutama anggota parlemen di seluruh...
Ketua DPR Bakar Semangat Peserta Jambore Bela Negara FKPPI
07-12-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan saat ini Indonesia memang tidak menghadapi ancaman fisik bersenjata dari negara lain. Namun, ancaman...
DPR dan Parlemen Myanmar Sepakat Bentuk GKSB
07-12-2018 / PIMPINAN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Parlemen Negara Republik Persatuan Myanmar sepakat membentuk Grub Kerja Sama Bilateral (GKSB)...