Permen Tak Dicabut, Komisi IV Tak Akan Tandatangani Anggaran KKP

11-10-2018 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan (kanan dari kiri)/Foto:Jayadi/Iw

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi nelayan seluruh Indonesia terkait pencabutan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan 21 alat tangkap ikan, salah satunya cantrang. Bahkan jika diperlukan, pihaknya tidak akan menandatangani anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada APBN Tahun Anggaran 2019.

 

Daniel memaparkan, sejak terbitnya Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, dan Permen Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Komisi IV DPR RI sudah mendapat banyak pengaduan dari nelayan.

 

“Dan kami pun telah memperjuangkannya dengan meminta ke Menteri KKP untuk meninjau ulang atau mencabut Permen tersebut. Bahkan ketika nelayan mengadukan ke Presiden, Pak Jokowi pun telah menyetujui pencabutan pelarangan tersebut. Sayangnya semua itu tidak bisa membuat Menteri KKP mencabut Permennya,” ujar Daniel saat menerima audiensi Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (10/10/2018).

 

Akibat Permen tersebut, tidak sedikit nelayan yang tidak dapat melaut atau berkurang penghasilannya. Permen tersebut akan murni ditegakkan di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Desember nanti. Hal itu menurut Daniel, bukan tidak mungkin akan menambah tinggi tingkat kemiskinan, terutama di kalangan nelayan atau pesisir. Terlebih lagi sebagaimana yang diadukan oleh ANI, per 10 Oktober, pemerintah telah menaikkan harga solar yang semula Rp 7800 menjadi Rp 9900 per liter. Kondisi tersebut tentu sangat memberatkan para nelayan.

 

Meski demikian, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku bahwa Komisi IV DPR RI tidak akan tinggal diam, dalam arti tetap akan terus memperjuangkan dicabutnya Permen tersebut. Bahkan jika diperlukan, Komisi IV DPR RI tidak akan menandatangani anggaran KKP pada APBN 2019 jika Menteri KP Susi Pudjiastuti tidak mencabut Permen yang memberatkan nelayan tersebut.

 

“Karena suara kita (DPR RI) yang notabene merupakan aspirasi dari para nelayan tidak dianggap, maka kita persilahkan Menteri Susi untuk jalan sendiri. Artinya, kita tidak akan menyetujui atau menandatangani anggaran tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biarakan saja Menteri KP jalan sendiri,” tegas legislator dapil Kalimantan Barat itu. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Edhy Prabowo Komitmen Majukan Industri Perikanan di Sumsel
19-12-2018 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo terus menunjukan komitmennya dalam mengembangkan industri perikanan di Sumatera Selatan. Hal ini ditegaskan saat...
Perlu Modernisasi Tata Kelola Perikanan Bali
17-12-2018 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono menilai tata kelola perikanan di Provinsi Bali sudah cukup baik, hanya saja...
Sarpras Badan Karantina Manggis Bali Harus Menjadi Perhatian Pemprov
17-12-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI AA. Bagus Adhi Mahendra Putra mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk memperhatikan peningkatan anggaran untuk sarana...
Nelayan Sumsel Didorong Kembangkan Perikanan Tangkap
17-12-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo memberikan dukungan terhadap pengembangan potensi perikanan tangkap di Sumatera Selatan. Mengingat saat ini...