Sarpras Madrasah Dinilai Kurang Layak

12-10-2018 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq (tengah) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (11/10/2018). Foto : Topan/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq menilai masih banyak sarana dan prasarana madrasah di Indonesia yang kurang layak, sehingga penting untuk meningkatkan kualitas, agar menjadi madrasah lebih maju. Kendati ada sarpras yang mencukupi, namun khusus di daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, masih perlu mendapat perhatian.

 

Menurutnya, pembinaan madrasah harus ditangani bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah, karena banyak madrasah yang dianggap sebagai kewenangan Kementerian Agama dan bukan tanggung jawab dari pemerintah setempat.

 

“Banyak sekolah agama yang dianggap sebagai wilayah Kementerian Agama dan tidak bersifat kedinasan. Sehingga pemerintah daerah tidak terlalu memberikan perhatian besar terhadap sekolah agama,” kata Hamka saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (11/10/2018).

 

Namun, legislator PDI-Perjuangan itu berpendapat, tidak semua pemerintah daerah abai terhadap kondisi madrasah. Beberapa pemda pun sudah mulai memberikan perhatian secara tepat, dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.

 

“Tidak semuanya pemerintah daerah seperti itu. Contohnya Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan. Di sini pemerintah setempat memberikan tanah berupa hibah untuk dipakai, walaupun sertifikatnya masih belum ada,” imbuh legislator daerah pemilihan Jawa Timur itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Akan Perkuat Pesantren
17-10-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan merupakan upaya negara dalam...
Komisi VIII Dorong Ditjen Pendis Tambah Alokasi Beasiswa Korban Bencana Sulteng
15-10-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid meminta kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama untuk menambah...
Permasalahan Tanah Harus Segera Diselesaikan
15-10-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Adi Putra Darmawan Tahir mengatakan, permasalahan tanah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera...
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
13-10-2018 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong terus mendorong bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi,...