Sarpras Madrasah Dinilai Kurang Layak

12-10-2018 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq (tengah) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (11/10/2018). Foto : Topan/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq menilai masih banyak sarana dan prasarana madrasah di Indonesia yang kurang layak, sehingga penting untuk meningkatkan kualitas, agar menjadi madrasah lebih maju. Kendati ada sarpras yang mencukupi, namun khusus di daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, masih perlu mendapat perhatian.

 

Menurutnya, pembinaan madrasah harus ditangani bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah, karena banyak madrasah yang dianggap sebagai kewenangan Kementerian Agama dan bukan tanggung jawab dari pemerintah setempat.

 

“Banyak sekolah agama yang dianggap sebagai wilayah Kementerian Agama dan tidak bersifat kedinasan. Sehingga pemerintah daerah tidak terlalu memberikan perhatian besar terhadap sekolah agama,” kata Hamka saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (11/10/2018).

 

Namun, legislator PDI-Perjuangan itu berpendapat, tidak semua pemerintah daerah abai terhadap kondisi madrasah. Beberapa pemda pun sudah mulai memberikan perhatian secara tepat, dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.

 

“Tidak semuanya pemerintah daerah seperti itu. Contohnya Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan. Di sini pemerintah setempat memberikan tanah berupa hibah untuk dipakai, walaupun sertifikatnya masih belum ada,” imbuh legislator daerah pemilihan Jawa Timur itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peran BPKH Belum Ideal
27-06-2019 / KOMISI VIII
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum memiliki peran ideal sebagai badan independen yang menentukan anggaran dan biaya Haji. Muncul wacana...
Pengadaan Kantor Haji dan Umrah di Jeddah Diserahkan kepada Pemerintah
25-06-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyerahkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Pelaksanaan Keuangan...
Anggaran Moderasi Beragama Harus Mendapat Perhatian
25-06-2019 / KOMISI VIII
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dengan agenda pembahasan anggaran Kementerian Agama untuk tahun...
Anggaran Kemenag Naik, Komisi VIII Pertanyakan Pemerataan Kualitas Pendidikan Agama
25-06-2019 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong mengatakan, Komisi VIII DPR RI sudah melakukan Rapat Kerja bersama Menteri...