Sarpras Madrasah Dinilai Kurang Layak

12-10-2018 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq (tengah) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (11/10/2018). Foto : Topan/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq menilai masih banyak sarana dan prasarana madrasah di Indonesia yang kurang layak, sehingga penting untuk meningkatkan kualitas, agar menjadi madrasah lebih maju. Kendati ada sarpras yang mencukupi, namun khusus di daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, masih perlu mendapat perhatian.

 

Menurutnya, pembinaan madrasah harus ditangani bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah, karena banyak madrasah yang dianggap sebagai kewenangan Kementerian Agama dan bukan tanggung jawab dari pemerintah setempat.

 

“Banyak sekolah agama yang dianggap sebagai wilayah Kementerian Agama dan tidak bersifat kedinasan. Sehingga pemerintah daerah tidak terlalu memberikan perhatian besar terhadap sekolah agama,” kata Hamka saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (11/10/2018).

 

Namun, legislator PDI-Perjuangan itu berpendapat, tidak semua pemerintah daerah abai terhadap kondisi madrasah. Beberapa pemda pun sudah mulai memberikan perhatian secara tepat, dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.

 

“Tidak semuanya pemerintah daerah seperti itu. Contohnya Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan. Di sini pemerintah setempat memberikan tanah berupa hibah untuk dipakai, walaupun sertifikatnya masih belum ada,” imbuh legislator daerah pemilihan Jawa Timur itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII DPR Usul Pembentukan Panja Nol Kilometer
19-12-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan dibentuknya Panitia Kerja Nol Kilometer Peradaban Islam Nusantara. Pendapat tersebut disampaikan oleh...
Komisi VIII Soroti Implementasi UU Penyandang Disabilitas di Sulut
18-12-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah dilaksanakan...
Komisi VIII Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Penyandang Disabilitas
18-12-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan, pihaknya berkomitmen memberdayakan dan memajukan penyandang disabilitas, khususnya para tuna...
Sulut Raih Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Tertinggi
18-12-2018 / KOMISI VIII
Komisi VII DPR RI mengapresiasi Provinsi Sulawesi Utara yang berhasil menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragama tertinggi...