Ada Mismanagement di Balik Kenaikan BBM

12-10-2018 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto : Dok/Man

 

Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan kemudian dibatalkan kembali oleh Presiden Joko Widodo, memperlihatkan adanya mismanagement dalam pemerintahan. Pembatalan itu terjadi kurang dari satu jam pada Rabu (10/10/2018) lalu.

 

“Jika proses pengambilan kebijakan tersebut telah melalui prosedur yang benar, mestinya secara profesional seluruh unsur pemerintahan kompak melaksanakannya dan tidak ada alasan untuk mementahkannya kembali, apalagi sudah dirilis ke masyarakat,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan lewat pesan singkatnya kepada Parlementaria, Jumat (12/10/2018).

 

Menururtnya, sesudah kebijakan itu dibatalkan, seharusnya ada pernyataan terbuka dari Presiden, siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Presiden harus menegur keras pembantunya yang telah melakukan kesalahan. Atau, jika Presiden secara gentleman mengambil alih tanggung jawab kesalahan tadi, maka Presiden perlu meminta maaf kepada masyarakat atas kecerobohan yang terjadi dalam tubuh pemerintahannya.

 

“Menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa melalui konsultasi dengan DPR adalah kesalahan. Sebab, setiap kebijakan yang melibatkan pengurangan atau penambahan subsidi haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada parlemen. Merujuk kepada Perpres Nomor 191 Tahun 2014, meskipun fungsi kontrol DPR atas kebijakan harga BBM non-subsidi telah diamputasi, namun DPR perlu dimintai persetujuannya jika terkait penetapan harga BBM bersubsidi,” tegas Heri.

 

Dijelaskan legislator Partai Gerindra ini, pemerintah dalam RAPBN 2018 menaikkan subsidi sebesar 2,1 persen dari Rp 168,87 triliun menjadi Rp 172,41 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran subsidi untuk BBM dialokasikan sebesar Rp 103,37 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sudah mengatakan, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, gas LPG 3 kg, dan tarif dasar listrik di 2018. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Dorong BPK Audit Dana Desa di Sumbar
19-12-2018 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan melihat, sejauh ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya memberikan pembinaan dan...
Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Cukup Baik
19-12-2018 / KOMISI XI
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2018 ini mencapai 5,24 persen. Walaupun bukan tertinggi se-Sumatera, tetapi di atas rata-rata. Dari...
Komisi XI Minta Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Industri Manufaktur
19-12-2018 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengharapkan ekonomi Indonesia kuat, tidak terpengaruh oleh tekanan ekonomi global. Pemerintah diminta memprioritaskan pembangunan, pengembangan dan...
Mentawai Miliki Banyak Potensi Wisata
19-12-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menilai Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi alam yang banyak, dan berbagai potensi lain untuk...