Ada Mismanagement di Balik Kenaikan BBM

12-10-2018 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto : Dok/Man

 

Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan kemudian dibatalkan kembali oleh Presiden Joko Widodo, memperlihatkan adanya mismanagement dalam pemerintahan. Pembatalan itu terjadi kurang dari satu jam pada Rabu (10/10/2018) lalu.

 

“Jika proses pengambilan kebijakan tersebut telah melalui prosedur yang benar, mestinya secara profesional seluruh unsur pemerintahan kompak melaksanakannya dan tidak ada alasan untuk mementahkannya kembali, apalagi sudah dirilis ke masyarakat,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan lewat pesan singkatnya kepada Parlementaria, Jumat (12/10/2018).

 

Menururtnya, sesudah kebijakan itu dibatalkan, seharusnya ada pernyataan terbuka dari Presiden, siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Presiden harus menegur keras pembantunya yang telah melakukan kesalahan. Atau, jika Presiden secara gentleman mengambil alih tanggung jawab kesalahan tadi, maka Presiden perlu meminta maaf kepada masyarakat atas kecerobohan yang terjadi dalam tubuh pemerintahannya.

 

“Menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa melalui konsultasi dengan DPR adalah kesalahan. Sebab, setiap kebijakan yang melibatkan pengurangan atau penambahan subsidi haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada parlemen. Merujuk kepada Perpres Nomor 191 Tahun 2014, meskipun fungsi kontrol DPR atas kebijakan harga BBM non-subsidi telah diamputasi, namun DPR perlu dimintai persetujuannya jika terkait penetapan harga BBM bersubsidi,” tegas Heri.

 

Dijelaskan legislator Partai Gerindra ini, pemerintah dalam RAPBN 2018 menaikkan subsidi sebesar 2,1 persen dari Rp 168,87 triliun menjadi Rp 172,41 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran subsidi untuk BBM dialokasikan sebesar Rp 103,37 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sudah mengatakan, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, gas LPG 3 kg, dan tarif dasar listrik di 2018. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pertumbuhan Ekonomi Sumut Cukup Baik
19-02-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik. Dijelaskannya, berdasarkan data...
Komisi XI Dorong Peningkatan Pengawasan Harga Komoditas
19-02-2019 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mendorong peningkatan pengawasan harga komoditas. Sebab masalah perekonomian di Indonesia saat...
Perlu Solusi Atasi Minimnya Perolehan WTP
19-02-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Elviana mendorong pemerintah pusat untuk menemukan solusi terkait temuan di Provinsi Sumatera Utara di mana...
Ekonomi dan Pariwisata NTB Semakin Membaik
17-02-2019 / KOMISI XI
Perekonomian dan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa yang terjadi beberapa waktu lalu mulai kembali pulih. Anggota Komisi XI...