UU Kerja Sama Ekstradisi Tetap Mengacu kepada Prinsip Kerja Sama Bilateral

16-10-2018 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aris Saputra memebrikan keterangan saat RDP dengan Pemerintah.Foto :Geraldi/Rni

 

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aris Saputra menekankan kembali bahwa kerjasama dengan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi harus tetap mengikuti tiga prinsip dasar perjanjian bilateral. Menurutnya, dalam menindaklanjuti sebuah perjanjian menjadi Undang-Undang, tiga prinsip kerja sama bilateral memang harus dijadikan acuan.

 

Hal ini disampaikan ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah membahas pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara Senin (15/10) .

 

“Dalam setiap perjanjian bilateral, kita menganut tiga prinsip, pertama prinsip kesetaraan, yang kedua prinsip saling menghormati, dan yang ketiga adalah prinsip saling menguntungkan. Ini adalah acuan dasar dalam menindaklanjuti perjanjian menjadi Undang-Undang,” ujarnya dalam rapat.

 

Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat ini kemudian juga mempertanyakan banyaknya jumlah kasus yang telah terjadi setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan, yang membuat hal tersebut harus segera diratifikasi.“Sejak 2014 perjanjian ini ditandatangani yang kemudian diminta segera dilakukan ratifikasi, sudah adakah kasus masalah yang menyangkut ekstradisi warga negara kita di Persatuan Emirat Arab?” ujar politisi dapil Jawa Barat XI tersebut.

 

Mantan Pangdam Iskandar Muda ini mendesak pemerintah segera membuat aturan-aturan turunan apabila Undang-Undang ini telah disahkan. Tujuannya adalah untuk mempercepat petugas lapangan dalam menangani masalah-masalah ekstradisi nantinya.

 

“Jadi setelah Undang-Undang ini disahkan saya harus ulangi, akan mendesak pemerintah agar langsung dibuatkan aturan turunan. Supaya tidak lagi terulang masalah-masalah lama bahwa di lapangan itu tidak bisa mengeksekusi karena alasannya tidak ada aturan yang mengikat,” tandasnya. (eps/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I Usulkan Dibentuk Audit Investigasi TVRI
21-01-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengamati kegaduhan yang terjadi di internal TVRI hingga berujung pada pemecatan Direktur Utama...
Usut Pemecatan Helmy Yahya, Komisi I Panggil Dewas TVRI
21-01-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewas Pengawas TVRI untuk meminta penjelasan terkait pemberhentian Helmy Yahya sebagai...
Norwegia Mitra Penting Indonesia
21-01-2020 / KOMISI I
Norwegia, negara Eropa utara dipandang sangat peting bagi Indonesia. Dari Norwegialah diharapkan pintu gerbang blokade Uni Eropa bisa dibuka bagi...
Kapal Wartawan Istana Terbalik, Abdul Kharis Sampaikan Rasa Prihatin
21-01-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dengan kecelakaan terbaliknya kapal wartawan Istana Negara di Labuan...