Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite

18-10-2018 / BADAN ANGGARAN

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir. Foto : Andri/Man

 

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan pertalite. Inas mengatakan, harga premium pada hari ini seharusnya sudah dijual dengan harga Rp 7.966 per liter,  tetapi Pertamina justru diminta untuk menjual premium dengan harga Rp 6.550, hingga menyebabkan terjadinya tekor sebesar Rp 3.400. Dalam satu tahun nilai tekornya bisa mencapai Rp 36 triliun.

 

“Begitu juga dengan Pertalite, tekornya Rp 2.400 per liter. Pada tahun 2019 tekornya bisa mencapai 39 triliun. Dan total keseluruhannya menjadi sebesar Rp 75 triliun,” ucap Inas saat ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

 

Dikatakannya, ketika Pertamina tidak bisa membeli Ron 88, karena 55 persennya harus impor, maka hal ini bisa menimbulkan terjadinya chaos. “Kenapa pemerintah tidak mau mengalah. Pemberian subsidi ini supaya Pertamina tidak kebobolan lagi. Begitu bobol dan tidak mampu impor maka akan chaos,” tandasnya.

 

Inas menyebut, kebutuhan untuk menutupi kekurangan pembelian premium dan pertalite pada tahun 2019 mencapai Rp 75 triliun, tetapi anehnya pemerintah tetap ngotot tidak mau memberi subsidi untuk pertalite dan premium. "Kondisi seperti ini sangatlah mengerikan," tegasnya. (dep/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk disahkan menjadi UU, hal ini diperoleh setelah...
Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China
19-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak...
Catatan Banggar Untuk RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
23-07-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan sejumlah catatan dalam perumusan kesimpulan untuk dimasukan ke dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN...