Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite

18-10-2018 / BADAN ANGGARAN

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir. Foto : Andri/Man

 

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan pertalite. Inas mengatakan, harga premium pada hari ini seharusnya sudah dijual dengan harga Rp 7.966 per liter,  tetapi Pertamina justru diminta untuk menjual premium dengan harga Rp 6.550, hingga menyebabkan terjadinya tekor sebesar Rp 3.400. Dalam satu tahun nilai tekornya bisa mencapai Rp 36 triliun.

 

“Begitu juga dengan Pertalite, tekornya Rp 2.400 per liter. Pada tahun 2019 tekornya bisa mencapai 39 triliun. Dan total keseluruhannya menjadi sebesar Rp 75 triliun,” ucap Inas saat ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

 

Dikatakannya, ketika Pertamina tidak bisa membeli Ron 88, karena 55 persennya harus impor, maka hal ini bisa menimbulkan terjadinya chaos. “Kenapa pemerintah tidak mau mengalah. Pemberian subsidi ini supaya Pertamina tidak kebobolan lagi. Begitu bobol dan tidak mampu impor maka akan chaos,” tandasnya.

 

Inas menyebut, kebutuhan untuk menutupi kekurangan pembelian premium dan pertalite pada tahun 2019 mencapai Rp 75 triliun, tetapi anehnya pemerintah tetap ngotot tidak mau memberi subsidi untuk pertalite dan premium. "Kondisi seperti ini sangatlah mengerikan," tegasnya. (dep/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Setujui RUU RAPBN 2020
23-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI setelah melakukan pendalaman secara berkala, akhirnya menyetujui RUU RAPBN 2020 untuk selanjutnya dibawa dalam Rapat...
Harus Ada Altenatif Sumber Pendapatan Selain Menaikan Cukai Rokok
16-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Alex Indra Lukman menuturkan bahwa pemerintah sudah seharusnya mencari alternatif penambahan pendapatan lain, selain...
Banggar Setujui Postur Sementara TKDD 2020
12-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyetujui postur sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2020 sebesar...
Banggar Setujui Pagu Anggaran Kemenko Kemaritim TA 2020
09-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Setelah melakukan pendalaman dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Badan Anggaran DPR RI akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang...