Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite

18-10-2018 / BADAN ANGGARAN

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir. Foto : Andri/Man

 

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan pertalite. Inas mengatakan, harga premium pada hari ini seharusnya sudah dijual dengan harga Rp 7.966 per liter,  tetapi Pertamina justru diminta untuk menjual premium dengan harga Rp 6.550, hingga menyebabkan terjadinya tekor sebesar Rp 3.400. Dalam satu tahun nilai tekornya bisa mencapai Rp 36 triliun.

 

“Begitu juga dengan Pertalite, tekornya Rp 2.400 per liter. Pada tahun 2019 tekornya bisa mencapai 39 triliun. Dan total keseluruhannya menjadi sebesar Rp 75 triliun,” ucap Inas saat ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

 

Dikatakannya, ketika Pertamina tidak bisa membeli Ron 88, karena 55 persennya harus impor, maka hal ini bisa menimbulkan terjadinya chaos. “Kenapa pemerintah tidak mau mengalah. Pemberian subsidi ini supaya Pertamina tidak kebobolan lagi. Begitu bobol dan tidak mampu impor maka akan chaos,” tandasnya.

 

Inas menyebut, kebutuhan untuk menutupi kekurangan pembelian premium dan pertalite pada tahun 2019 mencapai Rp 75 triliun, tetapi anehnya pemerintah tetap ngotot tidak mau memberi subsidi untuk pertalite dan premium. "Kondisi seperti ini sangatlah mengerikan," tegasnya. (dep/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...
Perlu ‘Burden Sharing’ antara Pemerintah dan BI dalam Program PEN
26-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunyapembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)...
Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021
24-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting...
Pemulihan Ekonomi 2020, Kunci Pembangunan 2021
22-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pembangunan nasional tahun 2021 mendatang sangat bergantung pada beberapa indikator. Indikator...