Baleg Gali Masukan Prolegnas 2019 ke Sulsel

19-10-2018 / BADAN LEGISLASI

Anggota Baleg DPR RI Lutfi Andi Mutty saat memimpin kunjungan kerja Baleg ke Makassar, Sulawesi Selatan,  Kamis (18/10/2018). Foto : Ann/Man

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan.  Kunjungan ini dimaksudkan agar RUU yang dihasilkan memenuhi aspirasi dan sesuai kepentingan masyarakat.

 

Demikian diungkapkan Anggota Baleg DPR RI Lutfi Andi Mutty saat memimpin kunjungan kerja Baleg ke Makassar, Sulawesi Selatan,  Kamis (18/10/2018). Rombongan diterima langsung oleh PJ Sekda Sulsel Ashari Fakshiri Radjamilo.

 

"Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini menyerap aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019," ungkap Politisi F-NasDem ini.

 

Ia menuturkan,  Baleg sebagai ujung tombak fungsi legislasi DPR RI,  terbuka menerima masukan dari masyarakat,  baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat.

 

"Sehingga diharapkan pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi UU senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat," jelasnya.

 

Lutfy menjelaskan, secara spesifik tugas Baleg dalam penyusunan Prolegnas adalah mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah dan DPD.

 

Ia juga menyampaikan progress Prolegnas 2018, bahwa sebanyak 11 RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang (5 RUU berasal dari daftar RUU Prioritas 2018 dan 6 RUU berasal dari daftar RUU Kumulatif Terbuka).

 

Sementara,  33 RUU dalam proses pembicaraan tingkat satu, dengan rincian 27 RUU berasal dari daftar RUU Prioritas 2018 dan 6 RUU berasal dari daftar RUU Kumulatif Terbuka. Sedangkan, masih ada 4 RUU Prioritas 2018 menunggu Surat Presiden, 1 RUU Prioritas 2018 menunggu Paripurna, 2 RUU Prioritas 2018 sedang tahap diharmonisasi di Baleg,  dan 11 RUU Prioritas 2018 masih dalam tahap penyusunan.

 

Sekda Sulsel Ashari Fakshiri Radjamilo mengapresiasi kunjungan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka menyerap masukan. Menurutnya,  penyerapan aspirasi ini mencerminkan pelibatan masyarakat secara langsung dalam perancangan undang-undang,  sehingga UU yang dihasilkan memang sesuai kebutuhan.(ann,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Daerah Kepulauan Minimalisir Kesenjangan Pembangunan
23-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan daerah yang wilayahnya didominasi pulau dibanding daratan. Wakil Ketua Badan...
Peraturan Tatib Anggota DPR Perlu Diatur Ulang
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Anggota Dewan perlu disesuaikan...
Delegasi Buruh Mengadu ke Baleg DPR
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rencana membuat konsep regulasi dalam satu undang-undang tentang cipta lapangan kerja (CLK) yang populer disebut konsep Omnibus Law dikritik keras...
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang...