UU Kekarantinaan Kesehatan Lindungi Masyarakat dari Penyakit Luar Negeri

26-10-2018 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji. Foto: Mastur/rni

 

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat. Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan, UU Kekarantinaan Kesehatan ini penting untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari kemungkinan terjangkitnya penyakit yang dibawa dari luar negeri.

 

“Kalbar yang memiliki pos lintas batas negara, penting untuk pertama kali mengetahui supaya masyarakat dan semua pemangku kepentingan mempersiapkan diri terhadap pelaksanaan UU  ini,” kata Sarmuji saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg DPR RI dengan Gubernur Kalbar beserta jajaran dan masyarakat Kalbar, di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (25/10/2018).

 

Menurut legislator Partai Golkar itu, dalam dialog terungkap masukan tentang detail-detail pelaksanaan UU. Diantaranya bagaimana orang asing masuk wilayah Kalbar yang tidak melewati pos lintas batas, tapi melalui jalur tikus. Termasuk bagaimana dengan penindakan dari aparat yang tidak berwenang, seperti Bea Cukai atas kasus tersebut.

 

“Kami mengapresiasi masukan dari Gubernur dan masyarakat Kalbar atas UU ini, dan menjadi masukan untuk penyusunan PP (Peraturan Pemerintah), sehingga terimplementasi dengan baik. Masukan ini sangat berguna, karena akan ada PP maupun Permenkes. Detail-detail di lapangan akan memberi warna dan pengayaan penyusunan PP,” kata Sarmudji.

 

Menanggapi saran Gubernur agar setelah UU diundangkan dan dilanjutkan penyusunan PP, perlu diaturnya penyediaan peralatan canggih di wilayah perbatasan, Sarmuji menyambut baik masukan tersebut. Sebab mendeteksi wabah penyakit tidak cukup hanya mengandalkan insting. Harapan Gubernur itu perlu diperhatikan, dan diharapkan pemerintah pusat menyiapkan infrastruktur, sehingga pos-pos perbatasan dilengkapi alat-alat canggih.

 

Lebih lanjut Sarmuji menekankan bahwa secara normatif penyusunan PP dibatasi maksimal tiga tahun, namun mengingat urgensi dari UU ini, maka diharapkan PP dan Permenkes segera terbit dan Baleg akan terus mengawalnya. “Maksimal 3 tahun, tapi akan kita kejar sesegera mungkin,” tandas legislator dapil Jawa Timur itu.

 

Kunker ini juga diikuti oleh Anggota Baleg DPR RI Junimart Girsang (F-PDI Perjuangan), Mohammad Suryo Alam (F-PG), Ramson Siagian (F-Gerindra), Neng Eem Marhamah Zulfa (F-PKB), serta Adang Darajatun dan Ledia Hanifa Amaliah dari F-PKS. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...