Gubernur Kalbar Apresiasi Baleg Sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan

26-10-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji bersama tim berfoto bersama dengan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji usai melakuka pertemuan.Foto :Mastur/rni
 

 

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (KK) oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI diapresiasi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji. Ia mengatakan, kehadiran Baleg DPR RI membawa dampak positif bagi daerah, khususnya yang memiliki pos perbatasan.

 

Ketika menerima Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (25/10/2018), Gubernur Sutarmidji menilai UU ini sangat penting, karena daerah yang dipimpinnya ini memiliki sarana pelabuhan udara, darat dan laut yang memungkinkan masuknya orang dan barang dari luar daerah.

 

Apalagi pelabuhan laut yang tengah dibangun selesai, maka akan semakin padat. Karena itu, pihaknya memminta dengan lahirnya UU Kekarantinaan Kesehatan ini, harus didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP), dan juga diiringi peralatan yang canggih, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi bagi implementasi UU ini.

 

“Sekarang saja untuk mendeteksi sabu-sabu saja masih ada hambatan, apalagi berbagai penyakit yang mungkin masuk dari luar negeri. Peralatan canggih sangat perlu, sebab aneka penyakit dari luar itu tidak mengandalkan insting, tapi alat berteknologi tinggi. Kasihan petugas di lapangan,” kilah Gubernur Kalbar.

 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji menyambut baik harapan Gubernur Kalbar, sehingga UU Kekarantinaan Kesehatan bisa dilaksanakan di lapangan. Sesuai ketentuan UU, pemerintah daerah harus memberi dukungan atas pelaksanaan suatu UU dan peraturan turunannya.

 

“Apalagi UU ini tidak hanya menyangkut kepentingan pusat saja tetapi juga kepentingan daerah,” tandas legislator Partai Golkar ini dengan menambahkan justru UU ini lahir karena memperhatikan kepentingan daerah, terutama yang daerah perbatasan dan memiliki pos-pos lintas batas negara. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...