MKD Serap Masukan Penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara

26-10-2018 / M.K.D.

Wakil Ketua MKD DPR RI TB. Soenmandjaja. Foto: Surya/mr

 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendalami dan mengkaji Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. Harapannya, Polda dan Kejati Babel dapat memberi masukan untuk penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara MKD itu.

 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua MKD DPR RI TB. Soenmandjaja saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) MKD DPR RI dengan Wakapolda Babel Kombes Pol Djoko Erwanto beserta jajaran, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Babel Aditya Warman beserta jajaran di Babel, Rabu (24/10/2018). Kunker ini dipimpin Wakil Ketua MKD DPR RI Sarifudin Sudding (F-Hanura).

 

Soenmandjaja menambahkan, Kepolisian maupun Kejati merupakan lembaga yang fokus pada bidang penegakan hukum, sehingga memiliki pengalaman yang lebih. “Karena itu, kami mohon kebesaran jiwa dan keluangan waktu untuk membaca dan mendalami aturan Kode Etik dan Tata Beracara MKD ini. Manakala ada yang perlu disempurnakan, dengan senang hati kami akan menerima usul, saran dan masukannya,” kata Soenmandjaja.

 

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, sosialiasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD kepada penegak hukum di daerah ini penting, karena 560 Anggota Dewan yang tersebar di 77 dapil ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta menjaga nilai-nilai etika, nilai kepantasan dan kepatutan yang ada di tengah masyarakat.

 

“MKD mengharapkan kerja sama dengan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, untuk memberikan masukan dan mensosialisasikan tentang bagaimana Kode Etik dan Tata Beracara yang baik dalam rangka tugas-tugas yang dapat dilakukan secara profesional dan penuh dengan tanggung jawab sebagai wakil rakyat,” kata legislator dapil Jawa Barat itu. (soe/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Habib Aboebakar Sayangkan Dua Kado Pahit di Hari Lahir Pancasila
02-06-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy mengatakan Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia...
Aneh Jika RUU HIP Tidak Merujuk Pada TAP MPRS No. XXV MPRS 1966
18-05-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe bakar Alhabsy menilai aneh jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU...
TAP MPRS Harus Masuk Dalam RUU HIP
17-05-2020 / M.K.D.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyerukan TAP MPRS XXV/1966 masuk dalam konsideran RUU Haluan...
Tingginya Kepercayaan Publik Harus Diimbangi Peningkatan Kinerja Dewan
25-02-2020 / M.K.D.
Kinerja DPR RI periode 2019-2024 yang baru saja dilantik pada Oktober 2019 lalu mendapat kepercayaan publik yang dinilai cukup tinggi....