Pemerintah Didorong Segera Terbitkan Aturan Pelaksana UU Kekarantinaan Kesehatan

26-10-2018 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Arif Wibowo  dengan Pejabat Kementerian Kesehatan Kepualauan Riau, Batam Foto: Kresno/mr

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Arif Wibowo berharap dengan adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaannya. Arif menilai, banyak UU yang peraturan pelaksanaannya belum terbit, padahal ada kebutuhan hukum dan kebutuhan teknis agar UU tersebut dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

“Kalau peraturan teknisnya saja tidak terbit, berarti UU tersebut tidak bisa dilaksanakan,” ujar Arif saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran Forkopimda, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kepri, serta beberapa jajaran pejabat daerah dan dinas kesehatan di Batam, Kepri, Kamis (25/10/2018).

 

Baleg bersama dengan Kementerian Kesehatan mengunjungi Batam yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura, bertujuan untuk mensosialisasikan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bulan Juli 2018 lalu saja disahkan di Rapat Paripurna. Arif menjelaskan, UU ini dibuat untuk mengintegrasikan UU Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

 

“Dengan adanya sosialisasi ini untuk memberikan informasi sekaligus pemahaman kepada berbagai kalangan dan stakeholder yang ada di wilayah Batam yang merupakan daerah lalu lintas barang dan jasa dari luar negeri, yang rawan bagi masalah kesehatan. Ini merupakan langkah antisipatif dalam membentengi kehidupan masyarakat terutama dalam segi kesehatan,” ujar legislator PDI-Perjuangan itu. (eno/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...