Panja Baleg Laporkan Empat RUU Usulan Baru dalam Prolegnas RUU 2015-2019

29-10-2018 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji dalam laporannya mewakili Ketua Panja Totok Daryanto, di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/10/2018). Foto : Andri/Man

 

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji mewakili Ketua Panja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2019 menyampaikan laporan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2019. Baleg DPR telah menerima usulan sebanyak 77 RUU yang berasal dari Komisi, Fraksi, Anggota DPR RI, dan masyarakat, sebanyak 51 RUU. Sedangkan dari Pemerintah sebanyak 17 RUU, dan dari DPD RI sebanyak 9 RUU. Akhirnya Panitia Kerja Baleg memutuskan empat RUU usulan baru ke dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019. 

 

"Berdasarkan hal tersebut di atas, pada akhirnya Panja memutuskan hal-hal sebagai berikut, menetapkan Penambahan empat RUU usulan baru ke dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019," papar Sarmuji dalam laporannya mewakili Ketua Panja Totok Daryanto, di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/10/2018). 

 

Sebelumnya Panja bersama Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah membahas RUU Prioritas 2019. Adapun empat RUU yang dimaksud adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan usul DPR RI. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan usul DPR RI.  RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan usul DPR. Dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia usul Pemerintah. 

 

Panja Baleg juga menetapkan penggantian satu RUU dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yaitu RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, untuk menggantikan RUU tentang Persandian. Selain itu Panja juga menetapkan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2019 sebanyak 12 RUU usulan baru dan 43 RUU berasal dari prolegnas RUU prioritas 2018. 

 

Dalam laporannya, Panja Badan Legislasi DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, sepakat untuk menggunakan parameter terhadap daftar RUU yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 yaitu, pertama RUU yang dalam tahap Pembicaraan Tingkat satu. Kedua RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres). 

 

Ketiga RUU yang dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi di Badan Legislasi DPR RI. Keempat RUU yang dalam tahap penyusunan dan tersedia Naskah Akademik dan RUU-nya. Dan yang kelima RUU usulan baru yang memenuhi urgensi tertentu dan telah tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019. 

 

"Berdasarkan hal tersebut di atas, Panja telah membicarakan dan membahas semua usulan RUU tersebut dalam Rapat Panja yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2018. Pendapat dan pandangan yang mengemuka dalam pembicaraan dan pembahasan Rapat Panja," ujar Sarmuji. 

 

Di akhir laporannya Panja berharap Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Mentei Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI ini dapat segera memutuskan, dan segera melaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan. Sebelumnya bahwa hasil Panja ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyarawah DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2018 yang lalu dan telah disetujui untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 31 Oktober 2018 mendatang. (eko/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...