Masyarakat Papua Ingin Pemerintahan yang Bebas Narkoba dan Korupsi

10-01-2011 / LAIN-LAIN

    

      Dorus Wakum, Kordinator Umum LSM Kampak Papua menyatakan keinginannya agar kepala pemerintahan mereka, Alberth H. Torrey, Bupati Kabupaten Teluk Wondama segera ditangkap, karena disinyalir menggunakan narkoba dan melakukan tindak pidana korupsi.

     Hal tersebut disampaikan dalam Audiensi Masyarakat Papua yang diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Benny K. Harman (F-PD) , Paskalis Kossay (F-PG), dan Irene Manibuy (F-PG) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senin (10/01).

     “Kami menginginkan Bupati kami segera diadili, karena telah banyak bukti yang menyatakan bahwa dia adalah pemakai shabu-shabu dan selama masa jabatan 5 tahun belum pernah mempertanggungjawabkan keuangan masa jabatannya,” tegas Dorus.

     Menanggapi hal tersebut,  Ketua Komisi III Benny K. Harman menjelaskan, bahwa DPR tidak mempunyai kewenangan hukum. “DPR itu tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menangkap ataupun memidanakan seseorang, tetapi kami berjanji akan meneruskan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang menangani kasus ini, entah itu KPK ataupun lembaga lainnya,” jelas Benny.

     Dorus menambahkan, Masyarakat Papua tidak setuju Alberth H. Torrey dilantik sebelum adanya pertanggungjawaban keuangan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus memeriksa Alberth. “Apa susahnya BNN untuk menangkap Alberth H. Torrey jika sudah terbukti sebagai pemakai narkoba,” tegasnya.

     Di akhir pertemuan Benny menambahkan, DPR akan selalu mendukung Masyarakat Papua agar bisa lebih maju,  dan segala aspirasi Masyarakat Papua akan ditampung dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berwenang.(ra)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...