BNNP Daerah Kepulauan Perlu Perhatian Khusus

05-11-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Amir Uskara memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara.Foto :Azka/rni

 

Anggota Komisi III DPR RI Amir Uskara menilai, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara perlu ada perbaikan dari sisi anggaran. Pasalnya, pagu anggaran yang disiapkan oleh BNN pusat untuk BNNP Malut tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang menjadi tugas pokok BNNP Malut, dengan kondisi wilayah kepulauan. Menurutnya, perlu ada perhatian khusus untuk BNNP yang wilayahnya kepulauan.

 

“Kita lihat bahwa pagu anggaran yang disiapkan itu hanya bisa untuk penanganan di Ternate saja, padahal ini BNNP untuk seluruh Provinsi Maluku Utara. Artinya pagu anggaran untuk luar daerah, termasuk personel yang ada, sudah sangat tidak mencukupi. Apalagi kalau dilihat Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana serta prasarananya, sangat tidak proporsional,” kata Amir saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Ternate, Malut, Kamis (01/11/2018).

 

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan bahwa daerah-daerah kepulauan perlu ada perhatian khusus BNN, dalam mengatur pengelolaan anggaran, dan jangan disamakan dengan Pulau Jawa yang letak geografisnya berbeda. Hal ini agar BNN bisa bekerja secara maksimal untuk pencegahan narkotika yang merupakan garda terdepan

 

“Seperti di Maluku Utara ini, jangan disetarakan dengan daerah-daerah yang ada di Jawa misalnya. Apalagi dengan posisi letak geografis yang sulit untuk menunjang kegiatan pencegahan dan penindakan peredaran narkoba yang ada di Maluku Utara,” ungkap legislator dapil Sulawesi Selatan I yang juga Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan ini.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Saiful Bahri Ruray yang juga ikut dalam Kunker Komisi III DPR RI ke Malut ini menambahkan, peredaran  narkotika di Malut cukup tinggi. Pasalnya, Malut merupakan provinsi kepulauan terluar yang berbatasan dengan negara asing.

 

Legislator Partai Golkar ini menambahkan bahwa infrastruktur BNNP Maluku Utara hanya ada di 3 kabupaten, dari 10 kabupaten yang ada, dan juga hanya memiliki 4 Perwira Polisi yang bertugas di BNNP Maluku Utara. Sementara prediksi dan eskalasi ancaman peredaran narkoba secara nasional terus meningkat. Bahkan, Polair hanya punya satu kapal untuk berpatroli. Padahal Malut memiliki 400 pulau, dengan 78 persen wilayahnya berupa laut.

 

"Saya kira rekomendasi Komisi III yakni peningkatan anggaran, kemudian perbaikan dan penambahan infrastruktur, dan dukungan personel yang lebih dan cukup kepada BNNP dan Polair. Termasuk penambahan kapal untuk bisa menjangkau lokasi yang sulit dijangkau. BNNP Malut tidak bisa menjangkau dari Pulau Sula di paling ujung sampai ke Morotai Utara yang berbatasan dengan Filipina,” tandas legislator dapil Malut ini. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Pimpinan dan Dewas KPK Bentuk Peraturan Pelaksana UU Tipikor
28-01-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera membentuk Peraturan Pelaksana...
Kekosongan Jabatan Definitif Deputi Penindakan KPK Harus Segera Diisi
27-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang...
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Pahami Mekanisme Perundang-undangan
27-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami...
Langkah Polda Jabar Antisipasi Sunda Empire Diapresiasi Komisi III
25-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalam melakukan penyelidikan dan...