Komisi I Dorong RRI dan TVRI Jaga Netralitas

06-11-2018 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menyampaikan tanggapan saat pertemuan dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan LPP TVRI Provinsi Bengkulu di Aula RRI Bengkulu.Foto :Singgih/rni

 

Pemilhan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 merupakan catatan pertama sejarah bangsa Indonesia, dimana pelaksanaan Pemilihan Presiden berbarengan dengan Pemilihan Legislatif. Maka tentu, LPP RRI dan LPP TVRI harus memiliki kesiapan khusus dan serius agar tidak tertinggal dengan televisi dan radio swasta dalam memberitakan pesta demokrasi bersejarah ini.

 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan LPP TVRI Provinsi Bengkulu di Aula RRI Bengkulu, Senin (05/11/2018).

 

Meutya menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, LPP berperan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan program sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasi berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

 

“Jadi berpegang pada peraturan tersebut dan payung hukum yang lebih besarnya tentu Undang-Undang Penyiaran, maka lembaga penyiaran publik harus mementingkan kepentingan publik karena frekuensi juga milik publik,” ungkap legislator Partai Golkar itu.

 

Meutya melanjutkan, RRI dan TVRI juga dituntut bisa berperan aktif memberi kontribusi bagi daerah,  dan  Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja akan terus mengawasi hal itu dan  komitmen bekerja sesuai  amanah dan perannya.

 

“Ke depan peran TVRI dan RRI tetap menjadi lembaga yang membawa misi kedamaian, persatuan dan kesatuan  di tengah media mainstream yang kurang membawa kesejukan dan terus berbenah menggelorakan semangat persatuan,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut, Meutya menyampaikan bahwa kunjungan Komisi I DPR RI ke Bengkulu untuk memastikan LPP RRI dan LPP TVRI bisa menjaga netralitasnya dalam penyiaran penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019 nanti.

 

“Kita berharap RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik bisa menjaga netralitasnya di tahun politil ini dan bisa memberitakan secata obyektif dan berimbang sehingga RRI dan TVRI bisa menjadi corong pemberitaan,” pesan legislator dapil Sumut itu.

 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo (F-Demokrat) dan Evita Nursyanty (F-PDI Perjuangan) meminta informasi mengenai penayangan survei Pemilu, termasuk daerah blankspot RRI dan TVRI saat  ini. Lalu segmen pendengar  RRI serta peran lembaga dalam menetralisir setiap informasi yang berkembang, khususnya berita hoaks.

 

Sementara itu, Kepala LPP RRI Bengkulu Mirza Musa menjelaskan, program RRI siap untuk mendukung susksesnya Pemilu 2019. Dimana untuk format siaran telah disiapkan sesuai target pendengar di Programa 1, 2 dan Programa 4. “Dalam siaran berita mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan aturan kampanye Pemilu dari pihak KPU dan KPI,” terangnya. (skr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Effendi Simbolon: Ada Dugaan Intrik Politik Dalam Kasus TVRI
27-01-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon menduga adanya intrik politik yang terjadi dalam kasus pertikaian antara Direktur Utama...
Program BAKTI Hadapi Keterbatasan Anggaran
25-01-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai bahwa kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memerdekakan masyarakat...
Pemerintah Harus Segera Atasi ‘Blank Spot’ Sinyal
24-01-2020 / KOMISI I
Perhelatan event MotoGP Mandalika yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 mendatang di Lombok Nusa Tenggara Barat diprediksi akan mendatangkan tamu-tamu...
Pembangunan BTS BAKTI Harus di Tempat Strategis
24-01-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyoroti pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi...