Kontrol IMEI Dinilai Efektif Brantas Peredaran Ponsel Ilegal

06-11-2018 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari bersama pembicara lainya hadir pada diskusi Forum Legislasi yang bertema, ‘Negara Rugi Triliunan Rupiah, Revisi KUHP Sentuh Penyelundupan gadget Ilegal?’.Foto :Azka/rni

 

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mendorong agar kontrol pada International Mobile Equipment Identity (IMEI) dilaksanakan. Mengingat saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian tengah menggodok kebijakan baru guna memerangi ponsel ilegal yang masih marak beredar di pasaran. Salah satu cara memberantas ponsel “black market” atau BM adalah melalui kebijakan IMEI.

 

“Kontrol paling telak dan biaya rendah dengan hasil yang maksimal. Jadi saya sebagai Anggota Komisi XI memberi dukungan politik agar supaya program atau ide untuk kontrol IMEI itu dilaksanakan,” paparnya dalam diskusi Forum Legislasi yang bertema, ‘Negara Rugi Triliunan Rupiah, Revisi KUHP Sentuh Penyelundupan gadget Ilegal?’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (06/11/2018).

 

IMEI bisa dikatakan sebagai identitas dari sebuah smartphone, bisa diibaratkan dengan nomor KTP dari ponsel. Untuk itulah mengapa nomor ini begitu unik dan seringkali diperhatikan bagi pembeli ponsel bekas untuk mencocokkan kesamaan nomor di smartphone dengan kardusnya. Maraknya ponsel BM bukan hanya merugikan masyarakat, karena tidak mendapat garansi resmi, tapi juga negara tidak memperoleh pendapatan dari pajak. 

 

Penyelundupan ponsel ilegal berkembang dari berbagai modus melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau jalur tikus, pelabuhan besar, baik dalam bentuk komponen maupun ponsel utuh. Banyaknya ponsel BM yang beredar di pasaran, karena kurangnya pengawasan dan ketegasan dari aparat penegak hukum. Menurut Eva, perangkat undang-undang sudah jelas, tinggal penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

 

“Kalau boleh saya terus terang, ini bukan KUHP, karena exsisting regulation sudah cukup untuk Gakkum (Penegakan Hukum) untuk melaksanakan penertiban semaksimal munkin. Jadi isunya menurut saya lebih kepada integritas Gakkum atau para penegak hukum, terutama adalah Bea Cukai dan pelabuhan, lalu Kepolisian terakhir DJP,” ungkap legislator PDI-Perjuangan itu.

 

Indonesia masih menjadi pasar yang menggiurkan bagi para produsen ponsel, karena memiliki potensi pasar yang sangat besar. Sayangnya, ceruk pasar yang menggiurkan itu tak hanya dinikmati para penjual ponsel iegal, tapi juga menyuburkan penjualanan ponsel di pasar gelap atau BM.

 

Di akhir diskusi, legislator dapil Jawa Timur itu menegaskan akan memberikan penguatan dukungan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar diberikan kewenangan pengawasan peredaran ponsel ilegal. “Kalau perlu di forum ini, saya menulis surat kepada Menkominfo bahwa kita memberikan penguatan, dukungan," tandas Eva. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Siap Dukung Amnesti Untuk Baiq Nuril
11-07-2019 / LAIN-LAIN
Kasus Baiq Nuril yang menyita perhatian publik menjadi keprihatinan sendiri bagi kalangan DPR RI. Karena itu, Anggota Komisi III Nasir...
RUU Penyadapan Takkan Kurangi Kewenangan KPK
10-07-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menegaskan tak ada upaya sama sekali untuk mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan...
Baiq Nuril Berharap Keadilan
10-07-2019 / LAIN-LAIN
Kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril, wanita dari Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus bergulir. Kini, kasusnya sedang dalam...
Kebijakan Presiden yang Pro Rakyat Harus Didukung Menterinya
05-07-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan bahwa harus diakui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini diinginkan masih...