Sudiro Asno Ditetapkan Jadi Wakil Ketua Baleg

21-11-2018 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berfoto bersama usai memimpin rapat penetapan Wakil Ketua Baleg yang baru,Pimpinan Baleg dari Fraksi Partai Hanura mengalami perubahan yang semula dijabat oleh Dossy Iskandar Prasetyo digantikan Sudiro Asno.Foto :Runi/rni

 

Susunan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengalami perubahan. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin rapat penetapan Wakil Ketua Baleg yang baru. Menurutnya, ini berdasar pada Pasal 69 Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015. Fadli mengungkapkan, Pimpinan Baleg merupakan satu paket yang bersifat tetap, berdasarkan usulan Fraksi, dan berlaku selama lima tahun. 

 

Fadli menambahkan, Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Pimpinan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), perihal penyampaian perubahan susunan dan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pimpinan Baleg dari Fraksi Partai Hanura mengalami perubahan yang semula dijabat oleh Dossy Iskandar Prasetyo digantikan Sudiro Asno.

 

“Dan untuk itu, Pimpinan Rapat menanyakan kepada Anggota Badan Legislasi. Apakah saudara Drs. Sudiro Asno, Ak dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI untuk sisa periode 2014 - 2019. Bisa disetujui?” tanya Fadli di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

 

Pertanyaan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu pun dijawab “setuju” oleh para Anggota Baleg yang hadir. Ketukan palu sidang dari Fadli sebagai penanda pengesahan. Penyerahan palu sidang juga menjadi simbol pemberian tanggung jawab dan amanah menjadi Wakil Ketua Baleg.

 

Setelah mendapat ucapan selamat dari para Anggota Baleg, Sudiro menyampaikan akan menginventarisasi apa yang harus dikerjakan di Baleg dengan berkoordinasi kepada Pimpinan Baleg yang lainnya dengan melihat apa yang harus diprioritaskan. Menurutnya, revisi Undang-Undang ASN perlu mendapat perhatian serius.

 

“Selain RUU tentang Penyadapan, kita juga mendesak akan adanya penyesuaian tentang Undang-Undang ASN ini. Mudah-mudahan akan segara dilakukan pembahasan beserta dengan stakeholder yang lain,” ungkap legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...