Militerisasi Kawasan Asia Pasifik Harus Dicegah

26-11-2018 / KOMISI I

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari. Foto : Dok/Man

 

Amerika Serikat mengumumkan bekerja sama dengan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini Sabtu (17/11/2018) lalu. Militerisasi kawasan Asia Pasifik harus dicegah dan Pemerintah Idonesia harus segera merespon.

 

Pandangan ini disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (26/11/2018). Kharis menyerukan, agar negara-negara sahabat menahan diri menyikapi pernyataan tersebut. Kawasan Asia Pasifik seharusnya bebas dari unsur militer. “Jangan lakukan militerisasi di kawasan Asia Pasifik,” katanya.

 

Pihak Amerika berargumen pembangunan pangkalan militer itu untuk menjaga kedaulatan maritim di kawasan Asia Pasifik. Kharis mendorong Pemerintah Indonesia ikut bertindak dan merespons pernyataan tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan upaya diplomasi.

 

“Pemerintah Indonesia perlu segera mengedepankan upaya diplomasi untuk mewujudkan keamanan regional kawasan sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif demi perdamaian dunia” terang legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 

Meski Pence, sambung Kharis, menyebut pembangunan pangkalan angkatan laut untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik, tetapi banyak pihak berpendapat hal tersebut merupakan langkah untuk membendung pengaruh China di kawasan Pasifik. Ini justru dikhawatirkan dapat meningkatkan tensi politik di Asia Pasifik sendiri.

 

Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus, atau Vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di Pasifik Selatan. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Effendi Simbolon: Ada Dugaan Intrik Politik Dalam Kasus TVRI
27-01-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon menduga adanya intrik politik yang terjadi dalam kasus pertikaian antara Direktur Utama...
Program BAKTI Hadapi Keterbatasan Anggaran
25-01-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai bahwa kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memerdekakan masyarakat...
Pemerintah Harus Segera Atasi ‘Blank Spot’ Sinyal
24-01-2020 / KOMISI I
Perhelatan event MotoGP Mandalika yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 mendatang di Lombok Nusa Tenggara Barat diprediksi akan mendatangkan tamu-tamu...
Pembangunan BTS BAKTI Harus di Tempat Strategis
24-01-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyoroti pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi...