BAKN DPR Dorong PLN Batam Tarik Kelebihan Pembayaran

28-11-2018 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar saat mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau dan PT. PLN Batam, di Batam, Kepri.Foto :Tasya/rni

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar meminta anak perusahaan PT. PLN (Persero), yaitu PT. PLN Batam untuk mempertimbangkan hasil putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengenai kasus pembayaran berlebih yang dibayarkan PT. PLN Batam kepada PT. TJK Power. Ia memberikan saran setelah mendengar paparan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) kepada PT. PLN untuk menarik kelebihan pembayaran tahun 2016 dan 2017 semester I minimal sebesar Rp 85 miliar.

 

“Jadi Rp 85 miliar itu adalah biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan, itu sudah menjadi keputusan BANI. Sementara dari situ ke depannya kita bisa melakukan penghematan sampai Rp 1 triliun. Kita tetap minta untuk ada upaya agar mestinya kita tidak membayar lebih. Tetapi kalau itu kita lakukan atau dilakukan oleh PLN akan membutuhkan proses waktu lagi,” jelas Willgo usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau dan PT. PLN Batam, di Batam, Kepri, Selasa (27/11/2018).

 

Legislator Partai Gerindra tersebut menyampaikan, BAKN melihat ada celah hukum atas putusan arbitrase yang sudah ditetapkan oleh BANI. Oleh karena itu, pihaknya akan meminta BPK untuk turut meninjau kembali hasil putusan tersebut. Jika memang menarik kelebihan pembayaran tidak bisa dilakukan oleh PT. PLN Batam, maka harus dibuktikan hal itu merupakan sebuah kerugian. Mengingat hasil audit BPK menetapkan pembayaran yang sudah dilakukan PT. PLN Batam melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan.

 

“Karena ini sudah terjadi, maka kita harapkan kalau memang memungkinkan untuk refund lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa ya, yang penting kita harus bisa memahaminya. Jadi selama pembahasan tadi masih belum ada keputusan apakah akan banding atau menerima keputusan. Tapi sementara kami dengar bahwa PT. PLN Batam bisa menerima itu,” imbuh legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

 

Sementara itu, Presiden Direktur PT. PLN Batam Dadang Kurniadwipura menilai jika pihaknya memungkinkan untuk mengikuti rekomendasi BAKN dengan melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA), namun sebelumnya akan dilakukan konsolidasi secara internal untuk melihat putusan arbitrase ini bisa diterima sepenuhnya atau tidak. Menurutnya, PLN Batam perlu memperhitungkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian dari keputusan BANI terhadap pihaknya dan temuan hasil pemeriksaan BPK.

 

“Jadi ini akan kita konsultasikan juga ke BPK apakah dengan hasil BANI yang nota bene kalau secara overall memang saat ini PT. PLN Batam masih diuntungkan walaupun masih ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Untuk itu maka kita harus melihatnya secara keseluruhan,” ungkap Dadang.

 

Ia menegaskan perusahaannya siap memperjuangkan uang kelebihan pembayaran jika BPK sudah memutuskan bahwa PT. PLN Batam tetap harus menarik kelebihan pembayaran pada PT. TJK Power. Namun ia berpendapat jika pihaknya melakukan banding ke yang lebih tinggi, tentu akan ada resiko yaitu apa saja yang sudah dimenangkan di pengadilan sebelumnya bisa saja kalah saat banding diajukan. Sehingga untuk memutuskan akan maju atau tidak, pihaknya akan berkonsultasi kembali dengan BPK dan berkonsolidasi secara internal. (nap/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN Gelar Seminar Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai langkah BAKN untuk menghimpun...
BAKN Perkuat Pengawasan Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sangat penting dalam meningkatkan pengawasan akuntabilitas...
BAKN Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana Desa
27-06-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta pemerintah segera mengevaluasi tata kelola Dana Desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan...
BAKN Temukan Tak Andalnya Data Dana Desa Afirmasi
27-06-2019 / B.A.K.N.
Alokasi Dana Desa Afirmasi pada 2018 mencapai jumlah sebesar Rp1,8 triliun. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Hasil...