Regulasi Pajak Pembuatan Kapal Dalam Negeri Harus Dipotong

05-12-2018 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani (tengah memakai batik hijau)/Foto:Arief/Iw

 

Anggota Komisi VI Hamdhani menilai penerapan pajak yang besar bagi industri pembuatan kapal dalam negeri dapat menghambat kinerja PT. Pertamina. Ia menilai regulasi tersebut harus dipotong yang tujuan untuk mempermudah angkutan-angkutan yang dibutuhkan pertamina.

 

“Pembuatan kapal dalam negeri sendiri banyak sekali aturan pajaknya sehingga regulasi-regulasi seperti ini harus kita potong supaya nanti mempermudah angkutan yang dibutuhkan pertamina karena kendala seperti ini adalah kesulitan,” papar Hamdhani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, Direktur Pertamina dan Direktur PT. Perkebunan Nusantara III di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/12/18).

 

Lanjut Hamdhani, sementara itu pembelian kapal impor dari luar negeri tidak dikenakan biaya pajak sehingga banyak industri dalam negeri yang lebih memilih mendatangkan kapal secara impor dibandingkan dengan kapal produksi dari dalam negeri.

 

“Kapal Impor dari luar negeri tidak dikenakan biaya pajak padahal industri kita mampu untuk membuat kapal namun karena besarnya biaya pajak mereka lebih memilih mendatangkan kapal secara impor sehingga nanti kedepannya pengusaha-pengusaha kita juga mampu menyediakan kapal-kapal untuk pertamina,” papar legislator dapil Kalimantan Tengah ini.

 

Lebih lanjut, Hamdhani mendesak kepada PT. Krakatau Steel untuk bisa memberikan suatu nilai tambah bagi pembuatan-pembuatan kapal yang ada di Indonesia.

 

“Kami mendesak PT. Krakatau Steel yang spesialis membangun plat-plat baja untuk kapal, agar bisa memberikan suatu nilai tambah bagi pembuatan kapal di Indonesia. Walaupun sayangnya pajak kita terlalu ketat, untuk itu Komisi VI harus menindak lanjuti masalah ini,” pungkas legislator partai NasDem itu (tn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung
11-12-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati mempertanyakan target penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, akibat belum selesainya proyek yang...
Regulasi Pajak Pembuatan Kapal Dalam Negeri Harus Dipotong
05-12-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI Hamdhani menilai penerapan pajak yang besar bagi industri pembuatan kapal dalam negeri dapat menghambat kinerja PT. Pertamina....
Kebiasaan Utang BUMN Harus Dihentikan
03-12-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui...
Komisi VI Setujui Anggaran BSN
03-12-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui program prioritas Badan Standarisasi Nasional (BSN) tahun 2019 dalam program pengembangan standarisasi nasional yang bertujuan...