PENJELASAN TEKNIS SETJEN DPR RI DALAM RANGKA RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG DPR RI

18-01-2011 / LAIN-LAIN

Secara kronologi proses kebutuhan gedung kantor untuk anggota dewan yang representatif sudah terindikasi dengan kondisi eksisting dari tiap ruang kerja anggota DPR RI di Gedung Nusantara I yang  menempati ruang seluas ± 32 m2, diisi 1 anggota, 1 sekretaris, dan 1staf ahli. Kondisi ini dianggap tidak optimal untuk menunjang kinerja dewan.

 

1.    Tahun 2008

Pada Tahun 2008, Setjen DPR RI melakukan pelelanganuntuk pengadaan Konsultan Review Masterplan, AMDAL, dan Audit Struktur Gedung Nusantara, yang menghasilkan Blok Plan Kawasan DPR/MPR RI (Oktober 2008). Sebagai pemenang proses lelang tersebut adalah PT Virama Karya dengan biaya sebesar Rp 4.152.896.000,-.

Selain itu, Setjen DPR juga melakukan pelelangan untuk pekerjaan konsultan perencana dan Manajemen Konstruksi. Untuk konsultan perencana dimenangkan oleh PT Yodya Karya dengan nilai sebesar Rp 4.478.894.000,- dengan lingkup kerja membuat konsep dan perencanaan struktur pondasi gedung baru 27 lantai dan untuk Manajemen Konstruksi dimenangkan oleh PT Ciria Jasa dengan nilai sebesar Rp 360.000.000,- dengan lingkup kerja melakukan review design gedung baru 27 lantai.

Seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak.

 

2.    Tahun 2009

Tahun 2009 Setjen DPR melanjutkan pekerjaan Konsultan Perencana dengan nilai sebesar Rp 1.829.542.000,- dan Konsultan Manajemen Konstruksi dengan nilai sebesar Rp 14.300.000,- untuk gedung baru 27 lantai sebagai proses lanjutan.

Proses penunjukkan Konsultan Perencana (PT Yodya Karya) dan Konsultan Manajemen Konstruksi (PT Ciria Jasa) tersebut atas dasar pendapat teknis pekerjaan lanjutan dari Departemen Pekerjaan Umum.

Seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak.

 

3.    Tahun 2010

Sehubungan dengan adanya rencana penambahan kebutuhan luas ruang kerja Anggota DPR yang disetarakan dengan standar ruang kerja Pejabat Eselon I serta adanya proyeksi penambahan tenaga ahli yang semula 1 orang menjadi 5 orang untuk setiap anggota DPR sesuai dengan Renstra DPR 2010-2014, maka Perhitungan luas total bangunan yang semulaseluas±120.000 m2 (27 Lt) menjadi ±161.000 m2 (36 lt).Perhitungan ini tidak bertentangan dengan Master Plan yang telah disusun oleh PT Virama Karya (Koefisien Dasar Bangunan/KDBdan Koefisien Luas Bangunan/KLB masih memenuhi peraturan DKI).

Untuk melakukan penyesuaian luas ruangan tersebut dilakukan review dari 27 lantai menjadi 36 lantai oleh Perencana Gedung (PT Yodya Karya) dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.461.612.000,- dan Konsultan Manajemen Konstruksi (PT Ciria Jasa) dengan nilai kontrak sebesar Rp 504.141.000,-.

Proses penunjukkan Konsultan Perencana (PT Yodya Karya) dan Konsultan Manajemen Konstruksi (PT Ciria Jasa) tersebut atas dasar pendapat teknis pekerjaan lanjutan dari Departemen Pekerjaan Umum.

DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan pendapat teknis atas usulan luas ruangan tersebut. PU merekomendasikan terkait dengan efisiensi luas ruangan yang semula ±161.000 m2menjadi ±156.586,26m2

Seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak.

 

4.    Total Biaya Yang Telah Dikeluarkan

Total biaya yang telah dikeluarkan sejak proses awal sebesar Rp 14.787.085.000,-. Total biaya tersebut terbagi atas:

  • Review master plan, AMDAL, dan audit struktur serta block plan sebesar Rp 4.152.896.000,-;
  • Perencanaan dan Manajemen Konstruksi pembangunan gedung baru sebesar Rp 10.658.495.000,-
  •  

5.    Untuk Tahun 2011, proses yang sedang dilakukan adalah melanjutkan proses perencanaan dengan meminta pendapat teknis pekerjaan lanjutan dan analisis kebutuhan anggaran serta pendapat teknis dari Kementerian PU dalam rangka usulan multy years contract.

 

 

Jakarta, 18 Januari 2011

Sekretariat Jenderal DPR RI


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Saleh Partaonan Daulay Soroti Lambannya Serapan Anggaran Kemenkes
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi peringatan terkait lambannya penyerapan anggaran di bidang kesehatan yang disampaikan Presiden...
Jazuli Juwaini Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berharap ada tindak lanjut atas kekesalan atau kemarahan Presiden...
Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Beredar luasnya video tentang kemarahan Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri di dalam kabinetnya mengundang berbagai pertanyaan dan prediksi di kalangan...
Pilkada saat Pandemi, Protokol Kesehatan Harus Detail
30-06-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena percaya bahwa banyak diskusi-diskusi terkait pandemi Covid-19, berada pada perspektif...