Pembangunan Gedung Baru DPR Akan Transparan dan Siap Diawasi KPK

18-01-2011 / LAIN-LAIN

   

     Sekretariat Jenderal akan bersifat transparan dan serius untuk menangani masalah pembangunan gedung DPR. Sekretariat siap untuk diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam seluruh proses pembangunan gedung baru DPR RI.

     Hal tersebut dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Nining Indra Saleh yang didampingi oleh Deputi Bidang Administrasi, Iding Hadiwidjaja dan Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, Sumirat dalam Konfrensi Pers “Penjelasan Setjen DPR RI dalam Rangka Rencana Pembangunan Gedung DPR RI” di Ruang Press Room, Nusantara III, Selasa (18/01).  

   “Setjen akan bersikap transparan terhadap semua proses pembangunan gedung DPR yang akan dilalui. Bahkan,  anggota DPR pun sudah banyak yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan terlibat dalam pengawasan pembangunan Gedung DPR,”terang Nining.

    Nining menyatakan, pihak Sekretariat bersama instansi terkait, termasuk Kementerian PU sedang melaksanakan persoalan akhir sebelum dimulainya pembangunan. “Kami masih mengadakan rapat-rapat dari Kesekjenan dengan PT. Yodya Karya dan PT. Ciria Jasa bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Apabila semua detail sudah diketok. Kami baru akan menginjak pada proses tender," jelasnya.

     Terkait jumlah anggaran yang akan digunakan untuk Proses Pembangunan Gedung DPR nantinya, Setjen masih menunggu analisis dari Kementerian Pekerjaan Umum. Karena ada standar harga untuk pembangunan Gedung di DKI. “Untuk 2010 ada kenaikan untuk standar harga DKI, tapi hanya sedikit, untuk itu kita pun sedang menunggu hasilnya dari PU,” tambah Sumirat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara di Departemen Pekerjaan Umum. (ra)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Saleh Partaonan Daulay Soroti Lambannya Serapan Anggaran Kemenkes
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi peringatan terkait lambannya penyerapan anggaran di bidang kesehatan yang disampaikan Presiden...
Jazuli Juwaini Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berharap ada tindak lanjut atas kekesalan atau kemarahan Presiden...
Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Beredar luasnya video tentang kemarahan Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri di dalam kabinetnya mengundang berbagai pertanyaan dan prediksi di kalangan...
Pilkada saat Pandemi, Protokol Kesehatan Harus Detail
30-06-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena percaya bahwa banyak diskusi-diskusi terkait pandemi Covid-19, berada pada perspektif...