UU KSDA Perlu Direvisi

10-12-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwanto di mintai keterangan usai mealakukan pertemuan dengan Pakar Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Ekosistem dan Hukum di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.Foto :Runi/rni

 

 

Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwanto mengatakan bahwa Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (UU KSDA) perlu direvisi. Mengingat saat dihadapkan pada isu kerusakan lingkungan patut diwaspadai mengingat dampaknya luar biasa bagi kelangsungan hidup.

 

”Seperti kita lihat beberapa waktu lalu masalah yang sangat serius, sampah plastik hasil dari produk industri yang di gunakan kehidupan sehari-hari dampaknya bisa merusak lingkungan tidak hanya di darat, di laut pun terkena dampaknya,” ujar Budisatrio usai pertemuan Kunspek Komisi IV DPR RI dengan Pakar Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Ekosistem dan Hukum di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Jumat (7/12/2018).

 

Sampah plastik hanyalah contoh kecil terhadap isu yang dihadapi saat ini. Isu besar lainya menurut legislator Partai Gerindra ini adalah kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. “Hutan kita sangat luas akan tetapi kerusakan hutanpun cukup banyak dan ini seharusnya ada jalan keluar dan harus duduk bersama memikirkan,” tegas Budisatrio.

 

“Agar tidak ada lagi kerusakan lingkungan yang saat ini sudah terjadi adalah semua balik lagi kepada diri kita sendiri dan kesadaran masayarakat, muara dimana adanya ide konservasi itu tercipta kesadaran terhadap masayarakat artinya kita harus rajin dalam mengedukasi publik khusunya anak-anak muda generasi penerus bangsa,” pesannya.

 

Diharapkan kedepan tidak ada lagi praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab yang merusak atau merugikan. Pada intinya untuk menjaga semua itu dituntut kesadaran masyarakat yang bisa dibangun melalui pendidikan.

 

Setelah kunjungan ini ia berharap banyak masukan-masukan yang menjadikan UU ini up to date dan menjadi kebutuhan bangsa Indonesia sekarang. Juga memperhatikan komitmen-komitmen yang sudah di kemukakan pemerintah Indonesia dalam konvensi-konvensi Internasional.

 

“Tak kalah penting yang saya dengar tadi tentunya tadi ada pesan-pesan dari berbagai pakar mengenai penegakan UU itu sendiri bagi yang melanggar atau melakukan perusakan lingkungan apakah berupa sanksi hukuman, dan bagi masyarakat luas yang menitik beratkan konservasi dan berhasil memberikan upaya dalam melestarikan lingkungan perlu adanya imbalan reward dan bukan hanya sekedar hukuman saja,” tutupnya legislator dapil Kalimantan Timur itu. (rni/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Harap Kasus Penganiayaan Audrey Ditangani Serius dan Adil
11-04-2019 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai kasus pengeroyokan siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat baru-baru ini merupakan...
Komisi IV Dukung Mura Jadi Sentra Perikanan Sumsel
04-04-2019 / KOMISI IV
Sektor perikanan budi daya memiliki peranan penting untuk perekonomian daerah dan ketahanan pangan. Melihat keberadaannya yang begitu strategis, Komisi IV...
Daniel Johan Dukung Penelitian Kratom
03-04-2019 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung untuk segera dilakukan penelitian pada kratom (Mitragyna speciosa) secara mendalam, supaya...
Bulog Perlu Solusi Salurkan Beras
03-04-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna menilai, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) perlu mendapatkan solusi untuk menyelesaikan persoalan penyaluran...