DPR DESAK PEMERINTAH PULANGKAN TKI ILEGAL DI LUAR NEGERI

19-01-2011 / LAIN-LAIN

 

 

Tim Khusus DPR mendesak Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar  memulangkan TKI Ilegal  yang hidup terlantar di luar negeri terutama yang berada di bawah  jembatan Kandara, Jeddah.

Desakan tersebut disampaikan  Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin  Rapat Tim Khusus DPR tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri dengan Menakertrans, Menlu dan BNP2TKI  di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/1/2011).

"Tim memberi  limit dua bulan kepada Menakertrans  untuk menuntaskan dan memulangkan semua TKI Ilegal di luar negeri terutama yang berada di bawah  jembatan Kandara, Madinah,” kata  Taufik

 Taufik menegaskan, bahwa desakan tersebut  harus ditaati Menakertrans sehubungan dengan janji  pemerintah melindungi TKI di luar negeri.

"DPR merasa persoalan TKI adalah persoalan yang serius hingga membentuk Panitia Kerja dan Tim Khusus. Kita harapkan kementerian yang terkait benar-benar serius membuat program yang inovatif dan penanganan TKI yang lebih holistik," jelasnya.

Menurut Taufik  bahwa Tim Khusus  Perlindungan TKI merupakan bentukan DPR yang akan efektif mengawasi perlindungan TKI di luar negeri.  Dimana Tim  nantinya akan  menghasilkan rekomendasi.

Jadi jika  ada respons yang dianggap kurang cepat pasti ada langkah-langkah sesuai tata perundangan agar  pemerintah serius dan harus menindaklanjuti hasil rekomendasi tim khusus TKI tersebut,” jelasnya.

Menjawab permintaan itu, Muhaimin menjelaskan pihaknya telah bekerja secara kontinyu memulangkan TKI yang terlantar. Dia mengklaim berhasil memulangkan, TKI terlantar termasuk warga Indonesia yang bermasalah di Jeddah.

”Overstayers yang berada di bawah jembatan Kandara Jeddah biasanya jumlahnya berkisar 200 orang, selebihnya diduga ditampung oleh para penampung gelap liar yang sewaktu-waktu bisa bergabung dibawah jembatan Kandara,” sambungnya. (sc)/foto:iw/parle.



 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Saleh Partaonan Daulay Soroti Lambannya Serapan Anggaran Kemenkes
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi peringatan terkait lambannya penyerapan anggaran di bidang kesehatan yang disampaikan Presiden...
Jazuli Juwaini Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berharap ada tindak lanjut atas kekesalan atau kemarahan Presiden...
Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Beredar luasnya video tentang kemarahan Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri di dalam kabinetnya mengundang berbagai pertanyaan dan prediksi di kalangan...
Pilkada saat Pandemi, Protokol Kesehatan Harus Detail
30-06-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena percaya bahwa banyak diskusi-diskusi terkait pandemi Covid-19, berada pada perspektif...