Anggaran dan Personel BNN Harus Ditingkatkan

18-12-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menegaskan, peredaran narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa. Sehingga untuk memberantasnya, harus didukung dengan personel yang luar biasa dan anggaran yang besar. Ia mendorong agar agar personel dan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang minim agar dapat ditingkatkan.

 

“Apa yang dilakukan itu sesuai dengan tugas dan juga sesuai dengan anggaran yang ada. Tentu upaya pencegahan ini harus di-backup dengan anggaran yang memadai serta jumlah personel yang memadai,” kata Masinton usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Metro jaya Idham Azis dan Wakapolda Metro Jaya Wahyu Hadiningrat beserta jajaran di Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

 

Legislator PDI-Perjuangan ini menilai langkah BNN Provinsi maupun Kota dengan mengadakan tes urine ke sekolah maupun kantor pemerintah sebagai langkah pencegahan narkotika sudah tepat. Ia mengimbau kepada BNN agar terus meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan, agar generasi yang akan datang terbebas dari peredaran narkotika.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengimbau kepada Polda Metro Jaya, selain menangkap para pelaku tindak pidana peredaran narkoba, pelaku penyalahguna narkoba juga harus direhabilitasi. Agar setelah mereka terbebas dari hukuman tidak melakukan tindakan serupa.

 

“Kalau polisi nangkap pelaku, tapi tidak direhabilitasi pada saat ditangkap di penjara pun mereka juga masih mengkonsumsi narkotika. Lalu saat keluar (dari penjara) mereka tetap saja sebagai pengguna, jadi ini tidak akan selesai. Saya kira harus ada namanya langkah untuk selain penangkapan, juga harus ada rehabilitasi,” ungkapnya

 

Legislator Partai Gerindra ini menyebut, ke depannya agar pelaku penyalahguna narkoba agar direhabilitasi. Tetapi jika mereka berperan juga sebagai pengedar narkoba, harus dihukum seberat-beratnya. Ia menilai over kapasitas lapas disebabkan karena rata-rata dihuni tersangka pengedar narkoba. “Harus ada langkah-langkah khusus untuk narkoba di Indonesia," tegasnya. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Pimpinan dan Dewas KPK Bentuk Peraturan Pelaksana UU Tipikor
28-01-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera membentuk Peraturan Pelaksana...
Kekosongan Jabatan Definitif Deputi Penindakan KPK Harus Segera Diisi
27-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang...
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Pahami Mekanisme Perundang-undangan
27-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami...
Langkah Polda Jabar Antisipasi Sunda Empire Diapresiasi Komisi III
25-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalam melakukan penyelidikan dan...