Komisi VIII Dorong Panja Segera Rampungkan RUU Pekerja Sosial

08-01-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher bersama Pimpinan Komisi VIII berfoto bersama Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, usai melakukan Rapat Kerja.Foto :Azka/rni

 

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Sosial oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah tidak terlalu lama, paling lama dua masa sidang bisa terselesaikan. Pasalnya, keberadaan RUU ini penting bagi pekerja sosial dan masyarakat.

 

Hal itu ia ungkapkan usai memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, dan perwakilan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (08/1/2019).

 

“Saya mendorong Panja RUU Pekerja sosial ini bekerja tidak terlalu lama, paling lama dua masa sidang bisa selesai. Hal ini mengingat pentingnya RUU ini bagi pekerja sosial itu sendiri maupun bagi masyarakat. Terlebih lagi saat ini muncul berbagai peristiwa sosial seperti bencana alam, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, hingga human trafficking. Ini memerlukan perhatian dari pemerintah dan masayarakat,” jelas Ali.

 

Legislator PAN ini menjelaskan, dari 13 Undang-Undang (UU) yang menyangkut kesejahteraan sosial yang ada selama ini, belum ada satupun yang membahas tentang pekerja sosial. Termasuk di dalamnya pengaturan khusus tentang pekerja sosial. Sementara tidak dapat dipungkiri, pekerja sosial yang tersebar di berbagai kementerian saat ini jumlahnya mencapai 120 ribu orang.

 

Oleh karena itu, perlu segera dibuat UU yang mengatur tentang pekerja sosial, guna memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum agar para pekerja sosial menerima hak-haknya. Selain juga kewajibannya, supaya mereka memiliki sebuah harapan akan masa depan mereka.

 

Tidak hanya dalam konteks kewajiban, namun juga perlindungan dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, dalam perjalanannya pekerja sosial bisa saja mengalami intimidasi, diskriminasi bahkan tindakan kekerasan. Sehingga UU ini dapat melindungi mereka dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

 

Senada dengan Ali Taher, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang ditemui usai rapat mengatakan, selain memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja sosial itu sendiri, RUU Pekerja Sosial yang akan dibahas ke depan juga akan memberikan perlindungan bagi klien (pengguna manfaat pekerja sosial). Baik berupa perorangan, masyarakat atau organisasi yang menggunakan layanan pekerja sosial dari berbagai bentuk potensi malpraktik yang dilakukan dari pekerja sosial itu sendiri nantinya. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemensos dan BNPB Didesak Beri Edukasi Kebencanaan Warga
15-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemeritah memberikan edukasi kebencanaan. Pasalnya, di daerah terdampak banjir yang...
Anggaran Kemensos dan BNPB Harus Ditingkatkan
14-01-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020...
Bantuan Pendidikan Anak Korban Banjir Harus Diprioritaskan
06-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily minta kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah agar bantuan banjir diprioritaskan...
Legislator Ajak Masyarakat Galakkan Budaya Gotong Royong
27-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, meresmikan Pipanisasi air bersih di kampung Bunikasih, Desa Sukaluyu, Pangalengan, Kabupaten...