RUU Pekerja Sosial Berpotensi Debatkan Beberapa Poin

09-01-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher (tengah) saat rapat Panja RUU Pekerja Sosial di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (08/1/2018). Azka/Man

 

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher menilai ada beberapa hal yang akan menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Sosial ke depan. Ia memaparkan, sebanyak 227 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) saat ini tidak ada masalah. Sementara 30 DIM perlu pembahasan redaksionalnya saja yang masih harus dibahas, dan 87 DIM akan menjadi perdebatan panjang.

 

“Saya mendorong RUU Pekerja sosial ini untuk bisa segera dibahas dan diselesaikan oleh Panja maksimal di dua masa sidang ini. Meski demikian, saya menilai ada beberapa hal yang akan menjadi perdebatan yang cukup panjang dalam pembahasannya ke depan,” ujar Ali usai rapat Panja RUU Pekerja Sosial di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (08/1/2018).

 

Sebanyak 87 DIM yang dinilai legislator PAN ini akan menjadi perdebatan panjang itu diantaranya terkait nomenklatur definisi atau kriteria pekerja sosial, atau pekerjaan sosial, atau praktek pekerjaan sosial. Selain itu standarisasi pekerja sosial, karena pekerja sosial ini sifatnya nasional, lantas bagaimana mengakomodir pekerja sosial dari daerah.

 

Selain itu masalah latar belakang pendidikan pekerja sosial, sertifikasi, nomor induk, lembaga yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja sosial juga akan menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Pekerja Sosial ini. Karena ini tidak semata RUU- nya, namun juga penguatan kelembagaan, sistem, Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, hingga reward and punishment-nya.

 

“Saya nilai hal-hal itu akan menjadi sebuah diskusi atau perdebatan yang cukup panjang. Namun mengingat subtsansi RUU ini tidak terlalu berat, saya yakin Panja akan mampu menyelesaikan RUU Pekerja Sosial ini tidak dalam waktu yang cukup lama, maksimal di dua masa sidang terakhir ini,” pungkas legislator dapil Banten ini. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemensos dan BNPB Didesak Beri Edukasi Kebencanaan Warga
15-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemeritah memberikan edukasi kebencanaan. Pasalnya, di daerah terdampak banjir yang...
Anggaran Kemensos dan BNPB Harus Ditingkatkan
14-01-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020...
Bantuan Pendidikan Anak Korban Banjir Harus Diprioritaskan
06-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily minta kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah agar bantuan banjir diprioritaskan...
Legislator Ajak Masyarakat Galakkan Budaya Gotong Royong
27-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, meresmikan Pipanisasi air bersih di kampung Bunikasih, Desa Sukaluyu, Pangalengan, Kabupaten...