Partisipasi Politik Perempuan Perlu Ditingkatkan

10-01-2019 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menerima kunjungan The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office (Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran) Simon McDonald.Foto :Kresno/rni

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan, peranan perempuan dalam dunia perpolitikan, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Inggris dan Indonesia masih minim. Menurutnya, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan, sehingga suara perempuan dapat terwakili.

 

Demikian diungkapkannya saat menerima The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office (Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran) Simon McDonald di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/01/2019).

 

“Ini salah satu hal yang kita diskusikan bersama. Bagaimana perkembangan perempuan dalam dunia perpolitikan dan pencalegan, dan kita juga membahas mengenai proses demokrasi di kedua negara,” ungkap Nurhayati yang didampingi perwakilan perempuan parlemen, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

 

Menurut legislator Partai Demokrat ini, politik memberikan dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, DPR RI percaya untuk mencapai demokrasi yang hakiki, perempuan perlu dilibatkan dalam mendapatkan akses dalam pengambilan keputusan.

 

Di Indonesia sendiri, konstitusi telah menjamin perempuan untuk berpatisipasi penuh di segala bidang, terutama dalam bidang politik. Kebijakan afirmatif Indonesia yang memberikan kuota setidaknya 30 persen perempuan dalam proses politik, mendorong partisipasi yang setara dalam pembuatan keputusan agar kepentingan perempuan dapat terepresentasikan dengan baik.

 

Selain membahas peranan perempuan, dalam kesempatan itu legislator dapil Jawa Timur ini juga menyoal sulitnya pengurusan VISA Inggris bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia berharap, Pemerintah Inggris dapat mempermudah kebijakan pengurusan VISA bagi WNI, khususnya bagi pelajar Indonesia.

 

“Ini penting saya sampaikan karena untuk mendapatkan VISA ke Inggris masih sulit.  Beliau katakan ini akan disampaikan mudah-mudahan ini bisa berhasil, sehingga bisa dinikmati masyarakat Indonesia serta mempererat hubungan sahabat kedua negara," imbuhnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menyoal Kembali Isu Dagang dengan Hungaria
18-03-2019 / B.K.S.A.P.
Isu dagang dengan Hungaria sebagai Anggota Uni Eropa terus didalami. Bahkan isu Brexit yang mengganggu relasi dagang Indonesia-Hungaria pun tak...
Hungaria Mitra Dagang Strategis Indonesia
18-03-2019 / B.K.S.A.P.
Tahun 1955 hubungan diplomatik Indonesia-Hungaria diremikan. Relasi dengan Hungaria sudah berjalan 63 tahun. Indonesia perlu mencermati peran Hungaria di Eropa...
DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI
15-03-2019 / B.K.S.A.P.
Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon berhasil mendorong isu...
BKSAP Sampaikan Aspirasi Terkait Visa Inggris
08-03-2019 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan aspirasi Warga Negara Indonesia (WNI) terkait Visa...