Komisi VII Apresiasi Stabilitas Pasokan Gas di Minsel

11-01-2019 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI menyambangi Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) PT. Pertamina Sam Ratulangi, Sulut, Jumat (11/1/2019). Foto : Erlangga/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengapresiasi pemerintah yang berhasil menstabilkan pasokan gas LPG 3 kilogram (kg) di Kabupaten Minahasa Selatan. Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut dilatarbelakangi oleh mulai beroperasinya Depot Mini LPG Amurang milik PT. Pertamina (Persero) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

 

Hal ini disampaikannya ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI menyambangi Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) PT. Pertamina Sam Ratulangi, Sulut, Jumat (11/1/2019). Menurutnya, pemerintah harus terus mengupayakan pasokan gas LPG 3 kg agar dapat dinikmati masyarakat kecil.

 

“Pemerintah perlu terus mengupayakan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat, jangan sampai terjadi kelangkaan karena masalah LPG 3 kg. Di sisi lain perlu partisipasi dari Pemda dan juga masyarakat agar LPG 3 kg benar-benar dapat dinikmati oleh keluarga miskin dan usaha mikro,” tegas Tamsil.

 

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berujar bahwa maksud dan tujuan diadakannya kunspek ini adalah dalam rangka melihat dan meninjau langsung proses operasi dan jaminan ketersediaan pasokan LPG untuk Provinsi Sulut serta mendapatkan informasi menyangkut kendala yang ada di lapangan.

 

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa gas LPG 3 kg kembali menjadi keluhan masyarakat Minsel. Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 lalu, gas LPG 3 kg mulai langka di sejumlah agen penjualan gas. Kunjungan ini diharapakan dapat memberikan info penting terkait proses operasi dan jaminan ketersediaan pasokan gas,” ungkap legislator dapil Sulawesi Selatan itu.

 

Kunspek ini turut diikuti sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI, diantaranya Bara K. Hasibuan (F-PAN), Tjatur Sapto Edy (F-PAN), dan Muhammad Yudi Kotoucky (F-PKS). Turut mendampingi, Direksi PT. Pertamina (Persero), Asisten I Pemerintah Provinsi Sulut, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Langkah Pemerintah Tangani Badan Usaha Penerima Izin Bermasalah Dipertanyakan
18-03-2019 / KOMISI VII
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selain melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang...
Izin Pembuangan Air Limbah PT. TEL Perlu Ditinjau Ulang
18-03-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menyoroti lemahnya proses pemberian izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dikeluarkan Pemerintah...
Komisi VII Tinjau Pengelolaan Limbah PT. TEL Muara Enim
14-03-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR...
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
13-03-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber...