Pembangungan Sarpras Pendidikan Sulteng Perlu Percepatan

18-01-2019 / KOMISI X

Tim Kunker Komisi X DPR saat meninjau sekolah darurat yang terdampak gempa di Palu, Prov. Sulawesi Tengah. Foto:Azka/jk

 

 

Komisi X DPR RI perihatin melihat dampak dari bancana alam yang dialami Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah beberapa bulan yang lalu. Banyak sarana dan prasarana yang perlu dibangun kembali dan dipercepat, terutama di dunia pendidikan. Kini, banyak didirikan sekolah-sekolah darurat yang dibangun menggunakan tenda-tenda dan bambu. Bangunan semi permanen seperti itu tidak akan tahan lama, dan tidak aman untuk anak-anak bersekolah.

 

“Situasi seperti itu tentu saja tidak aman untuk anak-anak bersekolah, karena bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat rusak kembali,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Tim Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola beserta jajaran di Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (17/1/2019).

 

Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa di Kota Palu dan sekitarnya banyak bangunan sekolah yang tidak dapat dibangun kembali di tempat semula, karena lokasinya sudah tidak layak untuk dibangun kembali. Menurutnya, perlu ada relokasi bangunan ke tempat yang baru.

 

“Bukan hanya sekedar membangun kembali, tetapi perlu ada relokasi bangunan ke tempat baru yang lebih aman. Perlu ada sinergitas dan kerja sama antara pemerintah, karena untuk pembangunan dan pengadaan lahan dan tempat-tempat baru perlu kerja sama yang baik,” imbuh legislator dapil Kalimantan Timur itu. 

 

Di lain sisi, Hetifah mengapresiasi kinerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah bekerja dengan tanggap, dan melakukan perbaikan jauh lebih maju dari yang diharapkan, dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi.

 

“Upaya yang dilakukan sudah cukup baik, namun demikian perlu percepatan agar Kota Palu dan sekitarnya bisa berjalan dengan normal kembali,” katanya sembari berharap dalam waktu kurang dari satu tahun sudah ada pemecahan dari masalah ini yang lebih permanen. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Konsultasikan ‘Omnibus Law’
14-11-2019 / KOMISI X
Regulasi di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, hingga cagar budaya yang menjadi domain Komisi X DPR RI dikonsultasikan dengan Badan Keahlian...
Program Keahlian SMK Perlu Dikaji Ulang
14-11-2019 / KOMISI X
Program keahlian yang ada di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dikaji ulang. Lulusan SMK idealnya sudah siap mengisi dunia...
Regulasi Sektor Pendidikan Perlu Direvisi
14-11-2019 / KOMISI X
Beberapa regulasi pendidikan dinilai tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu direvisi. Setidaknya ada tiga Undang-Undang (UU) yang...
PON Papua Jadi Sejarah Bangsa
13-11-2019 / KOMISI X
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Papua jadi catatan sejarah tersendiri bagi bangsa ini, terutama bagi masyarakat Papua. PON...