Sistem Zonasi Memotivasi Sekolah Tingkatkan Mutu

23-01-2019 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati. Foto: Andri/jk

 

 

Sesungguhnya sistem zonasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada sekolah-sekolah dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah untuk memotivasi agar semua sekolah meningkatkan mutunya.

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menanggapi pernyataan Walikota Bogor Bima Arya yang keberatan dengan sistem zonasi dalam pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR  yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto di di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (22/01/2019)

 

“Saya kira zonasi untuk di Bogor menjadi sesuatu yang tidak tepat. Secara geografis Bogor merupakan kota kecil yang  jumlah sekolahnya juga tidak banyak. Tetapi untuk daerah-daerah yang lain terutama di kota-kota besar, sistem zonasi  itu diperlukan,” kata Reni.

 

Lebih lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menjelaskan,  kalau tidak dilakukan kebijakan zonasi ini, maka tujuan pemerintah dalam rangka  pemerataan pendidikan dan untuk mempermudah akses visibilitas dan mobilitas pendidikan bagi masyarakat tidak akan terjadi. “Siswa-siswi hanya akan tertumpu pada satu sekolah tertentu yang dianggap sekolah itu baik itu,” mantapnya.

 

“Jika  ini terjadi, maka ini tidak akan terjadi pemerataan mutu pendidikan. Karena sekolah bermutu akan  semakin bermutu dan akan semakin banyak peminatnya, sementara yang tidak bermutu semakin tidak ada peminatnya,” tegasnya.

 

“Saya kira dengan adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, maka bisa dibayangkan ketika dalam satu waktu semua tertumpun pada satu titik, dari berbagai daerah numplek ke situ, itu akan mengganggu mobilitas masyarakat,” ungkapnya menambahkan.

 

Dalam kesempatan tersebut, Reni menyatakan dukungannya terhadap sistem zonasi dalam PPDB yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sesungguhnya jelas Reni, sistem zonasi ini memotivasi agar semua sekolah meningkatkan mutu, dan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan.

 

Sistem zonasi, lanjut anggota dewan dapil Jawa Barat ini,  memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada sekolah-sekolah untuk mengeksplorasi, untuk berkreasi dan  kemudian melakukan kerja sama dengan  berbagai pihak agar  sekolahnya bisa dikenal. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Konsultasikan ‘Omnibus Law’
14-11-2019 / KOMISI X
Regulasi di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, hingga cagar budaya yang menjadi domain Komisi X DPR RI dikonsultasikan dengan Badan Keahlian...
Program Keahlian SMK Perlu Dikaji Ulang
14-11-2019 / KOMISI X
Program keahlian yang ada di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dikaji ulang. Lulusan SMK idealnya sudah siap mengisi dunia...
Regulasi Sektor Pendidikan Perlu Direvisi
14-11-2019 / KOMISI X
Beberapa regulasi pendidikan dinilai tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu direvisi. Setidaknya ada tiga Undang-Undang (UU) yang...
PON Papua Jadi Sejarah Bangsa
13-11-2019 / KOMISI X
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Papua jadi catatan sejarah tersendiri bagi bangsa ini, terutama bagi masyarakat Papua. PON...