Petani Sungai Wain Harapkan Bantuan Sumur Bor

25-01-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Kasriah memebrikan cendera mata di dampingi Anggota Komisi IV usai menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sungai Wain, dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di KM 22, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

 

 

Anggota Komisi IV DPR RI Kasriah mengatakan kelompok tani yang memanfaatkan hutan sosial di Sungai Wain, Kota Balikpapan, ingin sekali mendapatkan bantuan berupa sumur bor guna mendapatkan air bersih. Aliran air bersih dari PDAM, belum sampai ke rumah-rumah mereka. Selama ini, untuk mendapatkan air bersih, mereka terlebih dahulu harus menampung air hujan dan ketika sedang musim kemarau, mereka kembali kesulitan mendapatkan air bersih.

 

“Walaupun tidak dari APBN, saya kira Pemerintah Kota Balikpapan juga bisa untuk membantu menyiapkan untuk sumur bor di sini,” kata Kasriah setelah menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sungai Wain, dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di KM 22, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/1/2019).

 

Menurut legislator dapil Kalimantan Timur ini, masyarakat di sekitar Sungai Wain sudah mematuhi dan menjaga keutuhan lingkungan hutan yang merupakan paru-paru dunia ini. Untuk itu, sudah selayaknya pemerintah daerah turut memikirkan nasib masyarakatnya yang mayoritas petani ini untuk mendapatkan air bersih.

 

Selain itu, Kasriyah juga menyampaikan keluhan masyarakat Sungai Wain yang menginginkan pembangunan jalan beton di area hutan sosial untuk mengangkut hasil pertanian mereka dari dalam hutan. Kondisi jalan tanah di dalam hutan Sungai Wain sendiri dikatakan Kasriyah sudah cukup parah, bahkan tak jarang sepeda motor petani terpeleset dan jatuh saat melewati jalanan tersebut.

 

“Saya sudah kesana beberapa kali masuk hingga ratusan kilometer ke dalam hutan, memang mereka sangat butuh jalan. Di dalam itu, ada petani-petani salak, lada, dan lainnya. Mereka sangat berharap ada pembangunan jalan beton walaupun lebarnya hanya satu meter saja," tandas legislator Fraksi PPP itu.

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto mengatakan, tidak dibolehkan membangun jalan beton di area kawasan hutan lindung. “Pada area jalan yang rusak dan becek cukup diberi sirtu (pasir batu) saja. Kemudian dipadatkan agar tetap bisa lewat. Tidak boleh dibeton," pungkas Bambang. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
KKP Diminta Optimalkan Pembangunan Balai Benih Musi Rawas
19-02-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mengapresiasi rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana pembangunan balai benih...
Legislator Suarakan Kesejahteraan PPL dalam Program AWR Kementan
19-02-2020 / KOMISI IV
Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), saat ini sudah memiliki model percontohan Agriculture War Room (AWR)...
Komisi IV Dukung Pelibatan Nelayan dalam Program KKP
19-02-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI memberikan dukungan terhadap perubahan komposisi pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanna (KKP) apabila program-program yang disusunnya...
Pengalihan Fungsi Lahan Harus Dapat Hukuman Jera
18-02-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta Pemerintah untuk tegas terhadap siapapun yang secara tanpa izin mengubah alih fungsi...