Komisi VIII Targetkan Pembahasan BPIH Rampung Awal Februari

25-01-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily.Foto :Nadya/rni

 

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily memastikan, pihaknya menargetkan pembahasan penetapan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 akan rampung pada tanggal 6 Februari 2019 mendatang. Hingga saat ini, Komisi VIII DPR RI bersama pihak-pihak terkait lainnya masih melakukan pembicaraan-pembicaraan intensif terkait hal ini.

 

“Insya Allah kami target tanggal 6 Februari ini BPIH segera ditetapkanami masih melakukan pembicaraan intensif tapi Insya Allah soal BPIH ini kisarannya di angka Rp 36 juta sekian,” katanya kepada Parlementaria di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Pandeglang di Pendopo Bupati Pandeglang, Banten, Kamis (24/1/2019).

 

Menurut Ace, usulan dari Kementerian Agama untuk menetapkan BPIH untuk disesuaikan dengan kurs dolar Amerika Serikat (AS) mungkin saja terjadi kenaikan. Mengingat, kenaikan tersebut juga tidak bisa dihindari, karena selain mengikuti fluktuasi mata uang dunia, juga di Arab Saudi sendiri ada biaya kenaikan Naqobah, sehingga kedua faktor tersebut cukup mempengaruhi kenaikan terhadap ongkos ibadah Haji.

 

“Tetapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kami dengan melakukan pembicaraan dengan Panja BPIH dengan Kemenag dan BPKH, ada upaya untuk melakukan terus menekan pembiayaan sehingga tidak terlalu melebihi, misalnya lebih dari Rp 2 juta atau Rp 1,5 juta. Insya Allah ongkos naik Haji tahun ini tidak akan memberatkan masyarakat,” pungkasnya.

 

Selain itu, legislator Partai Golkar itu juga menginformasikan bahwa pecan depan Komisi VIII DPR RI akan berkunjung ke Arab Saudi untuk memastikan soal kesiapan di sana, termasuk kesiapan dari pada pemondokan yang akan tetap dilaksanakan di Mekkah atau di ‘Aziziyah atau di tempat lainnya.

 

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan penetapan biaya haji tahun 2019 ditetapkan dengan kurs dolar AS. Lukman mengatakan, penetapan dengan kurs dolar AS itu lantaran 95 persen pembayaran penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan kurs dolar AS dan saudi riyal (SAR).

 

Sementara, untuk penggunaan rupiah, hanya lima persen dari pembiayaan penyelengaraan ibadah Haji. Sedangkan fluktuasi kurs mata uang rupiah terhadap dolar AS maupun riyal Arab Saudi selalu mengalami perubahan. "Oleh karenanya akan lebih aman bagi semua kita untuk penetapan biaya haji dengan dolar AS," ujar Lukman.

 

Lukman juga mengklaim, jemaah Haji tidak dirugikan dengan ketetapan biaya Haji dengan kurs dolar AS tersebut. Sebab, Lukman mengatakan, pelunasan atau pembayaran yang dilakukan oleh jemaah Haji tinggal mengaitkan dengan berapa kurs rupiah saat pembayaran dilakukan. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Setujui Anggaran 2021 Kemensos Rp 92 triliun
23-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memanfaatkan anggaran sebesar Rp 92...
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
23-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)...
Legislator Dukung KPPPA Ciptakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Berwirausaha
22-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mendukung rencana Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menciptakan pelatihan kewirausahaan khusus...
Komisi VIII Fokus Bahas RUU Penanggulangan Bencana
22-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana menjadi fokus utama Komisi VIII DPR RI sebagai...