WFD Apresiasi Langkah Open Parliament DPR

26-01-2019 / INSPEKTORAT UTAMA

Perwakilan WFD Indonesia Agus Wijayanto. Foto: Jaka/jk

 

Westminster Foundation for Democracy (WFD) mengapresiasi langkah DPR RI yang sudah merilis program Open Parliament yang berisi keterbukaan dan akses publik terhadap parlemen. Dengan program ini diharapkan kinerja DPR RI semakin meningkat. Dan Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang mendeklarasikannya.

 

Demikian diungkapkan perwakilan WFD Indonesia Agus Wijayanto usai menjadi narasumber dalam workshop bertajuk Penungkatan Akuntabilitas DPR RI Melalui Implementasi Keterbukaan Parlemen, di Kota Tangerang, Banten, Sabtu (26/1/2019). “Inisiasi DPR dalam menjalankan Open Parliament merupakan langkah yang sangat positif dan harus diapresiasi,” kata Agus.

 

Agus menilai, langkah DPR RI dengan program ini sangat luar biasa. Bahkan, DPR RI langsung menyusun lima rencana aksi sebagai implementasi untuk menyukseskan Open Parliament. Langkah ini sudah dirilis pada Agustus 2018 lalu. Bahkan pada 2011, lanjut Agus, Pemerintah Indonesia juga sudah merilis Open Goverment dan menjadi salah satu dari delapan negara yang memulai langkah keterbukaan. 

 

“WFD sebagai lembaga yang mendukung kerja sama parlemen di berbagai negara, menganggap ini sebagai langkah yang baik dan berkomitmen untuk membantu DPR berjejaring dengan parlemen lain yang juga melaksanakan Open Parliament. Secara regional kita bisa menjadi lead atau contoh bagi parlemen ASEAN,” aku Agus.

 

Sementara lima rencana aksi DPR RI yang mendapat apresiasi WFD adalah pertama, peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi. Kedua, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen. Ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI. Keempat, penyusunan peta jalan Open Parliament Indonesia. Dan kelima, penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ittama DPR Dorong Peningkatan Survei Maturitas SPIP ‘Online’
17-10-2019 / INSPEKTORAT UTAMA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengharuskan lembaga-lembaga melaksanakan SPIP dalam manajemen risiko...
Ittama DPR Gelar Workshop Budaya Integritas
24-09-2019 / INSPEKTORAT UTAMA
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa persoalan integritas adalah persoalan besar yang harus secara konsisten dilakukan oleh seluruh...
Keterbukaan Parlemen Beri Akses Partisipasi Publik
23-08-2019 / INSPEKTORAT UTAMA
Implementasi open parliament atau keterbukaan parlemen tidak hanya sekedar bertujuan untuk menyediakan data dan informasi, tetapi juga memberikan akses kepada...
ASN Setjen dan BK DPR RI Wajib Sampaikan LHKASN
19-07-2019 / INSPEKTORAT UTAMA
Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Setyanta Nugraha menjelaskan, salah satu alasan mengapa pentingnya...