Komisi X Minta Pemerintah Permudah Pengangkatan PPPK bagi Honorer K2

28-01-2019 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat rapat dengar pendapat Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).Foto :Andri/rni

 

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto meminta pemerintah memberikan perlakukan khusus bagi guru yang terdaftar dalam Honorer Kategori 2 (K2) untuk lolos pada mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya permasalahan mengenai guru honorer ini yang sudah mempunyai konstribusi bagi dunia pendidikan Indonesia sudah tidak diragukan, karena semua percaya guru honorer telah mencetak banyak generasi. Tetapi ketika guru honorer menuntut haknya, tidak satu pun yang merasa bertanggung jawab.

 

Patut diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Republik Indonesia memberikan sinyal baik akan adanya formulasi bagi honorer K2 yang berusia di atas 35 tahun, yaitu melalui mekanisme pengangkatan PPPK. Pengangkatan melalui mekanisme PPPK ini mulai akan dilakukan pada tahun 2019 ini.

 

“Ini dimasukkan saja mau umur berapapun yang terdaftar di dalam K2 melalui mekanisme PPPK. Enggak usahlah dibatasi dan diberikan kemudahan,” kata Djoko Udjianto saat rapat dengar pendapat Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, membahas kebijakan Kemendikbud terhadap kondisi dan permasalahan PTK, dan Kebijakan di setiap satuan pendidikan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2019).

 

Djoko yang telah menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI selama 2 tahun terakhir itu mengeluhkan, permasalahan guru honorer K2 sampai saat ini tidak juga selesai. Menurutnya, ada permasalahan ketidakberanian dari pembuat kebijakan. Di sisi lain ia memberikan apresiasi kepada Kemendikbud yang telah berupaya segera menyelesaikan permasalahan ini. Kendati, dengan segala berbagai skenarionya, tapi ternyata tidak sesederhana itu, dan hingga sekarang pun belum selesai.

 

“Untuk melaksanakan ujian PPPK saja juga belum berani melangkah. Data ini yang kita perlukan, sehingga Panja ini bukan Panja ecek-ecek, tetapi panja ini bisa memberikan masukan bagi kita semuanya untuk memperbaiki dunia pendidikan kita,” ungkap legislator Partai Partai Demokrat itu.

 

Selain itu, Djoko juga mengkritisi koordinasi Kementerian PAN-RB mengenai penyelesaian K2 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang menurut informasi yang didapat bahwa penyelesaian masalah K2 akan diselesaikan pemerintah daerah. Ia pun mempertanyakan, apakah sudah dialokasikan lewat APBN melalui tranfer daerah.

 

“Kalau memang ini betul betul P3K akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita alokasikan nanti di APBN, walaupun nanti masuk tranfer daerah atau DAK. Tidak akan mungkin pemerintah daerah itu mau menerima tanpa ada penambahan anggaran, apalagi nanti UMR, itu tidak akan menyelesaikan lagi,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu. (as/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Konsultasikan ‘Omnibus Law’
14-11-2019 / KOMISI X
Regulasi di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, hingga cagar budaya yang menjadi domain Komisi X DPR RI dikonsultasikan dengan Badan Keahlian...
Program Keahlian SMK Perlu Dikaji Ulang
14-11-2019 / KOMISI X
Program keahlian yang ada di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dikaji ulang. Lulusan SMK idealnya sudah siap mengisi dunia...
Regulasi Sektor Pendidikan Perlu Direvisi
14-11-2019 / KOMISI X
Beberapa regulasi pendidikan dinilai tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu direvisi. Setidaknya ada tiga Undang-Undang (UU) yang...
PON Papua Jadi Sejarah Bangsa
13-11-2019 / KOMISI X
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Papua jadi catatan sejarah tersendiri bagi bangsa ini, terutama bagi masyarakat Papua. PON...