Legislator Dorong Pemerintah Kooperatif Soal RUU EBT

31-01-2019 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring saat rapat bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan para ahli bidang energi Universitas Sumatera Utara, Medan.Foto :Erlangga/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mendorong pemerintah untuk kooperatif dalam melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Ia menyebut apabila di periode 2014-2019 ini pembahasan tidak terselesaikan, maka di periode selanjutnya RUU ini harus diberi catatan untuk diprioritaskan.

 

Tifatul sendiri mengaku optimis bahwa RUU ini akan segera disahkan menjadi Undang-Undang. Sebab energi fosil menurutnya akan terkikis dengan cepat. Sehingga ia berharap masyarakat Indonesia akan beradaptasi dengan cepat terhadap penggunaan EBT untuk mengatasi keterbatasan energi fosil.

 

“Suatu saat kapasitas energi fosil terbatas. Seperti minyak bumi, kalau kita tambang terus akan habis. Gas bumi, gas alam, maupun batu bara juga demikian. Nanti kita cari sumber-sumber baru seperti selama ini belum pernah kita gunakan secara massal,” tuturnya seusai rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan para ahli bidang energi Universitas Sumatera Utara di  Medan, Sumatera Utara, Selasa (29/1/2019).

 

Terlebih lagi menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kecerdasan manusia dalam mengembangkan teknologi sangat cepat dan juga teknologi baru yang dibuat itu mengutamakan menggunakan energi-energi baru. Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah untuk segera membantu percepatan RUU ini agar masyarakat Indonesia pada massanya nanti tidak mengalami ‘kaget budaya’ terhadap EBT.

 

“Jadi menurut saya, selesai atau tidak selesai ini harus disegerakan. Energi baru dan terbarukan harus disediakan, jika tidak habislah kita. Karena kalau kita lihat sebagian mobil sudah menjadi hybrid, ini membuktikan bahwa kita tidak bisa melawan teknologi. Melawan mindset manusia itu tidak bisa, jadi harus disesuaikan, terutama pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang,” jelas Tifatul. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peneliti Disarankan Tidak Hanya Ikuti Jurnal Internasional
21-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris berharap, para peneliti dari Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Inovasi Nasional...
Anggota DPR Pertanyakan Kesiapan Pertamina Kelola Blok Rokan
21-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika menanyakan kesiapan PT Pertamina untuk mengelola Blok minyak dan gas Rokan setelah keputusan...
Pencemaran Lingkungan Akibat Kebocoran Pipa Gas PT Chevron Dipertanyakan
21-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid mempertanyakan komitmen PT Chevron Pacific Indonesia dalam memulihkan lingkungan, khususnya tanah yang terkontaminasi...
KKKS Diminta Perjelas Target ‘Lifting’ Minyak Nasional
20-01-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyepakati target produksi siap jual atau lifting...