Sambangi PT Pusri, Komisi IV Pastikan Stok Pupuk Cukup Hadapi Musim Tanam 2019

06-02-2019 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo Foto : Devi/mr

 

Program menghidupkan lahan rawa-rawa tidur saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Di Provinsi Sumatera Selatan, sebahagian rawa yang ada merupakan rawa yang dangkal, sehingga mudah untuk dijadikan areal pertanian padi. Terkait hal tersebut, Panja Prasarana dan Sarana Bidang Pertanian Komisi IV DPR RI menyambangi pabrik PT. Pupuk Sriwijaya di Kota Palembang guna memastikan ketersediaan pupuk bagi para petani pada musim tanam 2019, serta untuk mendukung program penghidupan lahan rawa-rawa tidur tersebut.

 

“Pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting dalam meningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Hal inilah  kita tanyakan kepada PT. Pupuk Sriwijaya, yaitu terkait dengan kesiapan (stok) pupuk yang ada di pabriknya,” ucap Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo yang juga selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Prasarana dan Sarana Bidang  Pertanian Komisi IV ke Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (06/2/2019).

 

Edhy menyampaikan, dengan bertambahnya wilayah tanam, maka bertambah pula kebutuhan akan pupuk. "Jangan sampai program itu disiapkan, tetapi pupuknya tidak siap. Dan ternyata pihak Pusri sudah memberikan kepastian bahwa  persediaan pupuknya berlebih," tandas legislator Partai Gerindra itu.

 

Dikatakannya, Sumsel merupakan salah satu provinsi yang anggaran pertaniannya cukup besar. Terbukti sudah empat tahun terakhir ini, pertambahan jumlah beras yang ada di sana selalu meningkat. Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI juga meminta kepada pemerintah agar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tunggakan atau kurang bayar atas pinjaman kepada pihak perbankan.

 

“Terhadap masalah kurang bayar, saya meminta pemerintah harus komitmen. Jangan masalah kurang bayar ini menjadi beban bagi produsen pupuk. Karena beban produsen pupuk juga akan berimbas pada beban bagi petani kita. Dengan anggaran (pertanian) yang begitu besar, hal ini yang harus diprioritaskan," ujarnya.

 

Edhy menegaskan, kalau pemerintah tidak mau ada subsidi, maka harus dicarikan jalan keluarnya. "Jadi tidak bisa dijadikan alasan bahwa subsidi memberatkan, karena pada kenyataannya dengan adanya subsidi yang diberikan justru membuat sektor pangan kita membaik," tuturnya.

 

Legislator dapil Sumsel itu mengimbau agar masalah kurang bayar tersebut sebaiknya bisa segera dilunasi, supaya tidak ada lagi beban bunga. "Saya menilai pemerintah belum melihat secara serius tentang masalah ini," kata Edhy.

 

Seperti diketahui, PT Pusri sudah berumur tua. Kebutuhan yang besar akan gas sangat diperlukan dalam melakukan proses produksinya. Dengan kondisi harga jual gas yang tinggi saat ini, maka berdampak pada harga jual produk komersil. Sehubungan dengan itu, Edhy menyatakan bahwa harga gas untuk produsen pupuk dipatok dengan harga 6 dolar AS, padahal harga gas didunia hanya seharga 3 dolar AS.

 

“Kenapa patokan harga ini tidak dilepas saja, kalau kita mau membuat produsen pupuk dalam negeri ini efektif dan efisien. Harga gas juga menjadi masalah bagi pabrik pupuk. Padahal kita bisa menjadi negara penghasil pupuk terbesar dunia, karena harga (pupuk) kita sangat kompetitif," pungkasnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
KKP Diminta Optimalkan Pembangunan Balai Benih Musi Rawas
19-02-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mengapresiasi rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana pembangunan balai benih...
Legislator Suarakan Kesejahteraan PPL dalam Program AWR Kementan
19-02-2020 / KOMISI IV
Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), saat ini sudah memiliki model percontohan Agriculture War Room (AWR)...
Komisi IV Dukung Pelibatan Nelayan dalam Program KKP
19-02-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI memberikan dukungan terhadap perubahan komposisi pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanna (KKP) apabila program-program yang disusunnya...
Pengalihan Fungsi Lahan Harus Dapat Hukuman Jera
18-02-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta Pemerintah untuk tegas terhadap siapapun yang secara tanpa izin mengubah alih fungsi...