Pemerintah Diminta Segera Bayar Utang Subsidi Pupuk PT. Pupuk Kujang

07-02-2019 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan Foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan meminta pemerintah segera mengambil keputusan segera untuk membayar utang subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Kujang. Supaya produksi pupuk terus bergulir dan petani bisa mendapatkan pupuk dan terus menanam lahan yang digarapnya.

 

“Dalam konteks ini, Presiden selalu mengatakan ingin swasembada pangan dan produksi pangan besar. Harus ada prioritas pembiayaan, persoalan pangan adalah kebutuhan primer, artinya pemerintah tidak boleh ada telat bayar terhadap subsidi pupuk,"pungkas Zulfan, usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT. Pupuk Indonesia dan PT. Pupuk Kujang di Cikampek, Jawa Barat, Rabu (06/2/2019).

 

Menurut politisi Partai NasDem ini, karena telat bayar subsidi itu,  produksi pupuk menjadi terhambat. Bahkan abrik tidak bisa berproduksi karena dananya masih tertahan. “Kalau kita tidak membuat klasifikasi prioritas pengelolaan pangan itu susah. Akhirnya kita ambil simple saja dengan mengurangi subsidi, padahal permasalahannya karena telat bayar," imbuhnya.

 

Selain itu, terkait kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi pupuk, Zulfan meminta pemerintah memberi kejelasan. Menurutnya, yang namanya subsidi itu harus dipertahankan, jika perlu malah ditingkatkan.

 

“Petani kita kan kebanyakan bukan orang-orang yang punya investasi besar. Subsidi harus dipertahankan kalau kita ingin swasembada pangan, sehingga kita tidak mengimpor beras, gula dan lain-lain. Menurut saya pemerintah harus cari jalan keluar  dimana ada anggaran dan pembiayaan untuk tetap mempertahankan atau memperbesar," tuturnya.

 

Legislator Dapil Aceh II ini menambahkan, posisi pupuk itu sangat strategis terutama bila  dikaitkan dengan daya tahan pangan. Kalau pupuk ini tidak mendapatkan support dari pemerintah, dikhawatirkan hal ini akan menggangu ketahanan pangan.

 

"Jika ini tidak mendapatkan perhatian dan dukungan  yang lebih serius dari pemerintah, maka akan mengganggu daya tahan pangan kita, karena pertanian ini sangat membutuhkan pupuk dalam produksinya," tutupnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Kujang Cikampek Nugraha Budi Eka Irianto mengatakan, saat ini pemerintah sudah membayar utang pupuk subsidi sebesar Rp 600 miliar, dari total Rp1,5 triliun. (jk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perindo Harus Berpihak Pada Nelayan Kecil
22-03-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengungkapkan, PT. Perikanan Indonesia (Perindo) dalam menjalankan programnya harus lebih berpihak kepada nelayan kecil....
Komisi VI Dukung Penguatan Program On Farm Bulog
21-03-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Slamet menyatakan dukungannya terhadap program on farm dari Bulog yang sudah berjalan di Sumatera Barat....
Pemanfaatan Potensi Laut Belum Dioptimalkan PT. Perinus
21-03-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menegaskan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memperhatikan kinerja PT....
PMN Perindo Menyimpang dari Business Plan
21-03-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI mendapatkan sejumlah temuan penyimpangan dari penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh PT. Perikanan Indonesia (Perindo) beberapa...