Pembebasan Lahan Masih Menjadi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur

08-02-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua. Foto: Sofyan/sf

 

 

Pembangunan flyover ruas Jalan Jenderal Sudirman di Kota Ambon hingga kini masih menemui kendala dalam pembangunannya. Salah satu penyebabnya adalah belum selesainya proses pembebasan lahan. Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua menilai, sulitnya pembebasan lahan merupakan permasalahan klasik yang kerap terjadi dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, perlu pelibatan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan hal ini.

 

“Kalau berbicara soal pembebasan lahan, itu sebenarnya perlu melibatkan pemerintah daerah karena yang punya wilayah itu pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah harus turun tangan menyelesaikan dan memberikan ruang kepada Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk melaksanakan kegiatannya, apakah itu infrastruktur jalanan, jembatan, dan lain sebagainya,” kata Abubakar saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (06/2/2019).

 

Legislator PPP itu menambahkan, terkait pembebasan lahan ini perlu ada penanganan serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah. Kalau proses ini sudah sinkron, maka tidak ada lagi beban yang lain, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar. “Karena masalah tanah ini adalah masalah-masalah yang sangat mengganggu berbagai aktifitas pembangunan jalanan, jembatan dan berbagai infrastruktur lainnya,” tandas legislator dapil Sulawesi Selatan III ini.

 

Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Maluku dan Maluku Utara Satrio Sugeng Prayitno memaparkan, pembangunan flyover ruas Jalan Jenderal Sudirman Ambon terkendala pembebasan lahan. Total luas pembebasan lahan mencapai 5,295,41 meter persegi, dengan total perkiraan biaya Rp 55 miliar. Dalam pembangunan flyover yang memakan anggaran sebesar Rp 145 miliar ini, pihaknya sudah melalui beberapa tahapan.

 

Tahun 2015, jelas Sugeng, pihaknya telah melalukan feasibility study (FS) flyover ruas Jalan Jenderal Sudirman Ambon. Kemudian pada tahun 2016, telah dilakukan Detail Enginering Design (DED) yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 dilakukan penyusunan Dokumen analisa dampak lalu lintas flyover ruas Jalan Jenderal Sudirman. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Anggap Pemerintah Gagal Lindungi Hutan
19-08-2019 / KOMISI V
Kebakaran hutan yang masih terus terjadi membuktikan pemerintah gagal melindungi hutan seperti diamanatkan UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Pemerintah tak mampu...
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota
16-08-2019 / KOMISI V
Presiden Joko Widodo kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang bersama DPD...
Komisi V Usulkan Pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba
09-08-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan dibentuknya suatu Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang akan menggantikan Badan Pelaksana...
Komisi V Minta Jalan Layang Medan - Berastagi Diprioritaskan
09-08-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing meminta pembangunan jalan layang Kota Medan - Berastagi Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara agar...