Penyaluran PIP Terlambat, Komisi X Akan Panggil Bank Penyalur

23-01-2019 / KOMISI X

Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meninjau SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Foto: Sofyan/sf

 

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI mendapati temuan bahwa penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Kota Bekasi dan SMK Negeri 1 Kota Bekasi terlambat. Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menilai, kejadian terlambatnya PIP ini sebenarnya sudah mulai berkurang. Namun tahun lalu, penyaluran PIP di sejumlah daerah kerap terlambat. Untuk itu, ia memastikan akan segera memanggil bank-bank penyalur PIP.

 

“Kebetulan yang dipercaya BRI dan BNI. Oleh karena itu, segera kita undang mereka bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertemu dengan Komisi X” kata Mujib usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dengan Kepala Sekolah beserta jajaran guru SMAN 1 Kota Bekasi dan SMKN 1 Kota Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

 

Legislator Partai Golkar itu mengaku, pihaknya berharap kepada bank-bank penyalur PIP untuk menyediakan loket khusus, sehingga memudahkan sekolah dan anak-anak didik untuk mengambil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun PIP. Pasalnya selama ini untuk pengambilan PIP masih menggunakan teller sebagaimana umumnya di bank, sehingga anak didik harus turut mengantri.

 

“Ada BRI yang bagus sekali, misalnya di dapil saya. Ada yang minta kepala sekolahnya tunggu saja di sekolah, dan bank yang datang. Tinggal bawa berkasnya, selesai. Tapi ada juga yang harus ke perbankan sesuai dengan masyarakat pelayanan umum. Dengan ini kan anak didik harus ikut antri. Untuk itu, mungkin akan kita panggil lagi BRI, BNI dan Kemendikbud,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu.

 

Sebelumnya, saat pertemuan dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru, Komite Sekolah di SMAN 1 Kota Bekasi dan SMKN 1 Kota Bekasi, hingga Dinas Pendidikan Kota Bekasi, terungkap bahwa masih ada permasalahan keterlambatan penyaluran PIP. Bahkan ada kasus, hingga anak didik lulus dari sekolah itu, dana PIP baru cair. Mendengar aspirasi ini, Tim Kunspek Komisi X DPR RI memastikan akan menindaklanjuti temuan ini. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Konsultasikan ‘Omnibus Law’
14-11-2019 / KOMISI X
Regulasi di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, hingga cagar budaya yang menjadi domain Komisi X DPR RI dikonsultasikan dengan Badan Keahlian...
Program Keahlian SMK Perlu Dikaji Ulang
14-11-2019 / KOMISI X
Program keahlian yang ada di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dikaji ulang. Lulusan SMK idealnya sudah siap mengisi dunia...
Regulasi Sektor Pendidikan Perlu Direvisi
14-11-2019 / KOMISI X
Beberapa regulasi pendidikan dinilai tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu direvisi. Setidaknya ada tiga Undang-Undang (UU) yang...
PON Papua Jadi Sejarah Bangsa
13-11-2019 / KOMISI X
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Papua jadi catatan sejarah tersendiri bagi bangsa ini, terutama bagi masyarakat Papua. PON...