Distribusi Tenaga Kesehatan Harus Diperhatikan

11-02-2019 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat menerima audiensi ISMKMI.Foto :Andri/rni

 

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan di masing-masing daerah terpencil. Bahkan hampir sebagian besar tenaga kesehatan menumpuk di kota besar saja, sehingga ini perlu dievaluasi pemerataannya. Hal ini menjadi persoalan ketika masyarakat di daerah terpencil harus berpergian jauh guna mendapatkan fasilitas kesehatan.

 

Berangkat dari permasalahan itu, legislator Partai Demokrat itu mengajak Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) untuk mampu mengabadikan dirinya sebagai lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang siap ditempatkan di daerah terpencil.

 

“Kami berharap ke depan sarjana kesehatan itu akan lebih bisa dioptimalkan di faskes tingkat pertama terutama di desa-desa, jangan sampai sarjana kesmas numpuk di kota besar,” ungkap Dede saat menerima audiensi ISMKMI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/02/2019).

 

Dede membandingkan jumlah tenaga kesehatan di sejumlah daerah. “Saya pernah datang ke Kendari dan sangat sedikit sekali tenaga kesehatan di sana. Di Bandung, 1 Puskesmas itu tenaga medisnya 20, dokternya mungkin bisa 6. Di DKI Jakarta ada 1 Puskesmas yang kapasitasnya itu 200.000 orang dan dokternya 24,” ujar Dede.

 

Menurut legislator dapil Jawa Barat itu, seharusnya pemerintah bisa lebih jeli terkait distribusi tenaga kesehatan ini, karenanya perlu ada keistimewaan bagi setiap tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Menurutnya, selama ini tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan bidan menumpuk di kota besar.

 

“Artinya itu distribusi, nah saya berharap bahwa lulusan kesehatan masyarakat ini mau ditempatkan pada daerah terpencil atau kekurangan tenaga medis. Untuk tenaga medis yang ditempatkan di daerah terpencil honornya harus lebih besar daripada di kota, supaya mereka merasa nyaman,” tutup Dede. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemkot Tangerang Diminta Antisipasi Perpindahan Sektor Investasi
28-03-2019 / KOMISI IX
Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang diapresiasi oleh Komisi IX DPR RI. Hal ini menjadi indikasi telah terciptanya komunikasi...
Komisi IX Serap Masukan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Pekerja Informal
28-03-2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI menyerap masukan dari berbagai asosiasi pekerja informal terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa...
Koordinasi LKS Tripartit Kota Tangerang Berjalan Baik
27-03-2019 / KOMISI IX
Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Kota Tangerang yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Tangerang, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja...
Komisi IX Dorong Peningkatan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
27-03-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba mendorong BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS...