Minimnya Pelatihan Jadi Tantangan Pengelolaan Dana Desa

13-02-2019 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar berbicara pada pertemuan dengan BPK perwakilan NTB Foto : Rizka/mr

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menilai, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dan minimnya pelatihan terkait pengelolaan Dana Desa masih menjadi tantangan pengelolaan Dana Desa di sejumlah daerah. Sehingga menurutnya, perlu adanya kebijakan di tingkat nasional untuk memberikan pelatihan pengelolaan Dana Desa secara berkala kepada aparatur desa.

 

“Saat ini kita merasakan masih banyak yang perlu mendapatkan pelatihan pengelolaan Dana Desa. Dan pemerintahan desa yang menjadi satu kendala dalam pengelolaan Dana Desa ini memang terkait dengan SDM dalam hal pengawasan dan pemeriksaan,” kata Willgo usai mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Selasa (12/2/2019).

 

Willgo memaparkan, BPK dengan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan, juga harus memberikan sosialisasi dan pemahaman literasi kepada aparatur desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan pendampingan desa, agar tugas BPK lebih ringan. Sehingga verifikasi awal atau penyempurnaan administrasi bisa ditindaklanjuti di awal, dan tidak menimbulkan kesulitan pada pemeriksaan yang setiap waktu jumlahnya akan semakin banyak.

 

Di sisi lain, legislator Partai Gerindra itu menambahkan, juga masih ada kekurangan pada human resources yang dimiliki BPK RI, sehingga BPK RI dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana Desa ini hanya dengan mengambil beberapa sampel dari beberapa desa di sejumlah kabupaten. Tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena Dana Desa ini dialokasikan kepada sekitar 75 ribu desa di seluruh Indonesia.

 

“Sehingga mungkin ke depan, kalaupun nanti ada pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh BPK, maka harus ada unit khusus dalam pemeriksaan pengawasan terkait Dana Desa dari BPK sendiri. Kalau saat ini mungkin tidak bisa merata, tapi bisa dari beberapa indikasi-indikasi atau beberapa sampel yang diambil,” imbuh Anggota Komisi XI DPR RI itu.

 

Willgo memberikan catatan khusus untuk wilayah NTB yang belum lama ini mengalami bencana alam. Pasalnya, bencana gempa Lombok berdampak hampir merata di sejumlah wilayah NTB, khususnya di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Bahkan, infrastruktur desa seperti kantor desa rusak parah terdampak, sehingga juga mempengaruhi dari sisi administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

 

“Ada beberapa desa yang masih menggunakan kantor sementara, dan menjadi tambahan pekerjaan baru pemerintah desa untuk melakukan verifikasi terhadap korban gempa dan jumlahnya banyak sekali. Ini tambahan tugas baru kepala desa dengan masalah revitalisasi terhadap korban terdampak gempa, karena pekerjaan administrasinya sedikit terganggu. Sekarang memang sudah menuju normal, tetapi memang ada tugas tambahan karena faktor alam yang tidak bisa terhindari,” tutup legislator dapil NTB itu. (ran/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN Sosialisasikan Tugas dan Fungsi di Unpad Bandung
27-08-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI hingga kini masih terus berupaya melakukan penguatan lembaga dengan cara sosialisasi terkait tugas...
BAKN Teruskan Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi
26-08-2019 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, BAKN akan terus mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Penelitian...
BAKN Gelar Seminar Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai langkah BAKN untuk menghimpun...
BAKN Perkuat Pengawasan Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sangat penting dalam meningkatkan pengawasan akuntabilitas...