RUU Kerja Sama Industri Pertahanan RI-Belarus Disahkan

13-02-2019 / PARIPURNA
Wakil Ketua Agus Hermanto menerima hasil laporan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI.Foto :Andri/rni
 

 

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Agus Hermanto berhasil mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan. Sebelumnya pada tanggal 28 Januari 2019 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Pembicaraan Tingkat I dalam rapat kerja dengan pemerintah guna membahas RUU tersebut.

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung pada laporannya di hadapan Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/01/2019) mengatakan, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Ia menilai kemampuan negara dalam mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar maupun dalam negeri merupakan hal yang mutlak.

 

“Dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tersebut, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan pakar dan akademisi dalam rangka mendapat masukan terhadap RUU tersebut untuk kemudian jadi pertimbangan dalam rapat kerja dalam hal ini Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Asril menegaskan, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Ia berharap agar kerja sama ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan negara Indonesia dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara.

 

“Selanjutnya Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan hari ini terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi Undang-Undang,” tambah Asril.

 

Sementara itu Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa Belarus sebagai negara pecahan Uni Soviet memiliki produk teknologi pertahanan yang setara dengan negara-negara Eropa. Lanjutnya, Belarus juga menawarkan perawatan terhadap alat utama system persenjataan (alutsista) serta pemeliharaan pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara.

 

“Berdasarkan hal tersebut, izinkanlah kami Menteri Pertahanan mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan setuju RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” jelas Ryamizard.

 

Usai Asril melaporkan hasil pembahasan RUU ini dan Menteri Pertahanan menyampaikan pandangan mewakili pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pun langsung menanyakan kepada Anggota Dewan yang hadir. “Selanjutnya, saya akan menanyakan, apakah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan dapat disetujui menjadi Undang-Undang,” tanya Agus yang langsung dijawab “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan. Ketukan palu sidang dari Agus menandakan RUU ini telah disahkan menjadi UU. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Sarankan Pembahasan RUU HIP Dibatalkan
18-06-2020 / PARIPURNA
Perguliran aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU HIP) telah dilihat mendapatkan reaksi publik yang sangat luas. Publik dan sejumlah kelompok masyarakat juga...
Hentikan Genosida terhadap Falun Dafa
18-06-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto memberikan perhatian serius atas perlakukan tidak manusiawi selama 21 tahun terahir, yakni penganiayaan...
Penetapan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi diliputi Ketidakpastian
18-06-2020 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda tunggal yakni...
Pemerintah Diharapkan Fokus pada Pembangunan SDM
16-06-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha membacakan pandangan fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan...