RUU Kerja Sama Industri Pertahanan RI-Belarus Disahkan

13-02-2019 / PARIPURNA
Wakil Ketua Agus Hermanto menerima hasil laporan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI.Foto :Andri/rni
 

 

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Agus Hermanto berhasil mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan. Sebelumnya pada tanggal 28 Januari 2019 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Pembicaraan Tingkat I dalam rapat kerja dengan pemerintah guna membahas RUU tersebut.

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung pada laporannya di hadapan Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/01/2019) mengatakan, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Ia menilai kemampuan negara dalam mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar maupun dalam negeri merupakan hal yang mutlak.

 

“Dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tersebut, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan pakar dan akademisi dalam rangka mendapat masukan terhadap RUU tersebut untuk kemudian jadi pertimbangan dalam rapat kerja dalam hal ini Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Asril menegaskan, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Ia berharap agar kerja sama ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan negara Indonesia dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara.

 

“Selanjutnya Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan hari ini terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi Undang-Undang,” tambah Asril.

 

Sementara itu Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa Belarus sebagai negara pecahan Uni Soviet memiliki produk teknologi pertahanan yang setara dengan negara-negara Eropa. Lanjutnya, Belarus juga menawarkan perawatan terhadap alat utama system persenjataan (alutsista) serta pemeliharaan pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara.

 

“Berdasarkan hal tersebut, izinkanlah kami Menteri Pertahanan mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan setuju RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” jelas Ryamizard.

 

Usai Asril melaporkan hasil pembahasan RUU ini dan Menteri Pertahanan menyampaikan pandangan mewakili pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pun langsung menanyakan kepada Anggota Dewan yang hadir. “Selanjutnya, saya akan menanyakan, apakah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan dapat disetujui menjadi Undang-Undang,” tanya Agus yang langsung dijawab “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan. Ketukan palu sidang dari Agus menandakan RUU ini telah disahkan menjadi UU. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri
31-10-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui...
UU MD3 Tidak Melarang Satu Kementerian Bermitra Dengan Dua Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi Amro menjelaskan dalam Undang-Undang MPR, DPR RI, DPR RI dan DPRD (UU MD3) tidak ada larangan...
Legislator Ajak Kurangi Penggunaan Kemasan Berbahan Plastik
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil limbah plastik terbesar no 2 di dunia setelah...
Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan...