DPR Sahkan RUU Bantuan Timbal Balik antara RI - UEA

13-02-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama Pimpinan DPR  menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assitance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates). Foto :Jaka/rni

 

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assitance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates). Sebelum palu persetujuan diketuk, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto selaku Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan guna mendapatkan persetujuan.

 

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap Fraksi apakah RUU tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Agus, disambut persetujuan oleh para Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

 

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir melaporkan bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangi Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

 

Kahar menuturkan, dalam perjanjian bantuan timbal balik ini diatur mengenai ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, permintaan dan pelaksanaan bantuan, alasan penolakan permintaan bantuan, masa pemberlakuan, kerahasiaan dan pembatasan penggunaan, penggeledahan dan penyitaan dan penyelesaian sengketa. 

 

Menurut legislator Partai Golkar ini, kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana termasuk tindak pidana terkait dengan perpajakan dan bea cukai.

 

Ia menambahkan, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut juga harus memperhatikan prinsip hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri
31-10-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui...
UU MD3 Tidak Melarang Satu Kementerian Bermitra Dengan Dua Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi Amro menjelaskan dalam Undang-Undang MPR, DPR RI, DPR RI dan DPRD (UU MD3) tidak ada larangan...
Legislator Ajak Kurangi Penggunaan Kemasan Berbahan Plastik
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil limbah plastik terbesar no 2 di dunia setelah...
Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan...