Papua Terang Sudah 99,9 Persen

15-02-2019 / KOMISI VII

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Klaseman, PLN Regional Bisnis Maluku Papua Foto : Riyan/mr

 

Program Papua Terang yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua sudah mencapai 99,9 persen. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI M. Ridwan Hisjam menilai, program tersebut sudah dinyatakan berhasil jika dilihat dari rasio elektrifikasi untuk mewujudkan Papua Terang 2019.

 

“Kami sempat meragukan data yang diberikan kepada Komisi VII DPR RI, tapi setelah dijelaskan maka sudah terlaksana dengan baik,” tutur Ridwan saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Klaseman, PLN Regional Bisnis Maluku Papua, di Provinsi Papua Barat, Kamis (14/2/2019).

 

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga menjelaskan kebiasaan masyarakat Papua yang sering berpindah-pindah desa dan memekarkan desa yang mengakibatkan rumah yang kosong dan perlu jaringan listrik baru, hal tersebut menjadi beban tersendiri karena kewajiban PLN yang harus tetap menerangi semua masyarakat Papua.

 

“Menanggapi hal itu, saya merasa PLN sudah sangat sigap dalam menanggapi kebiasaan masyarakat Papua yang sering pindah desa melalui program biomass yang sudah disiapkan PLN, dengan biomass berbahan bakar kayu masyarakat Papua bisa tetap mendapatkan listrik dan biayanya juga murah,” tutur legislator Partai Golkar itu.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI M. Dardiansyah mengapresiasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sorong 50 MW yang berada di Kawasan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sorong. PLTMG ini merupakan salah satu dari 13 pembangkit dengan total kapasitas 261,3 MW yang akan dibangun PLN di wilayah Papua Barat hingga tahun 2027.

 

“Diharapkan dengan pembangunan PLTMG tersebut listrik Papua bisa surplus dan saya mengajak PLN juga ikut andil dalam memperkejakan masyarakat asli Papua dalam setiap proyek pembangunan di Papua karena pengangguran di Papua masih sangat tinggi, PLN juga harus memberikan pelatihan kepada masyarakat Papua dan ikut mencerdaskan rakyat Papua,” tutur legislator PDI-Perjuangan itu.

 

Direktur Bisnis PLN Regional Maluku Papua Ahmad Rofik memaparkan, pembangunan energi listrik di Papua Barat sangat membutuhkan biaya besar. Dalam upaya menerangi satu desa di Papua Barat dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 5 miliar per desa. Jumlah itu sangat tinggi dibandingkan pembangunan di Pulau Jawa yang hanya membutuhkan 200 juta per desa, karena tinggal menarik jaringan listrik.

 

“Jika ingin menarik jaringan maka akan mahal sekali karena terlalu jauh dan harus melewati hutan, rawa, dan laut. Serta setiap desa di Papua jumlah penduduknya sangat sedikit dan kami juga terkendala dengan masyarakat di sini yang sering pindah-pindah desa, karena ada pemekaran desa dan akhirnya rumah juga kosong,” tutur Rofik. (rh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Harus Optimalkan LBM Eijkman
28-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto berharap pemerintah mengoptimalkan peran lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBM Eijkman) untuk meneliti virus Corona...
Anggota DPR Ingatkan Menteri ESDM Hati-hati Keluarkan Pernyataan
27-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengingatkan, agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, berhati-hati dalam...
Harga Elpiji Bersubsidi Tak Perlu Dinaikkan
27-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ismail Thomas menilai kebijakan Pemerintah yang akan menaikan harga jual gas elpiji bersubsidi kapasitas 3...
Komisi VII Dorong Implementasi Kelembagaan BRIN
24-01-2020 / KOMISI VII
Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi menghasilkan...