Balai Karantina Kelas II Medan Didorong Jadi Percontohan

15-02-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono (kiri). Foto: Tiara/sf

 

 

Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono mendorong Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan bisa menjadi Balai Karantina Pertanian (BKP) percontohan di seluruh bandara di Indonesia. Pihaknya mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKP bersama Angkasa Pura II Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan Custom Immigration Quarantine (CIQ).

 

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan mode yang akan mensinergikan pengawasan-pengawasan khususnya terkait dengan karantina perikanan maupun pertanian,” tutur Guntur usai meninjau sistem X-Ray Karantina Pertanian bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Bandara Kualanamu, Sumut, Kamis, (14/2/2019). Karantina berperan penting dalam mencegah masuk, keluar, dan berkembangnya hama penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan ke dan dari wilayah Indonesia.

 

Politisi Partai Demokrat ini menilai perkembangan lingkungan strategis yang sangat cepat dan dinamis, seperti meningkatnya volume dan arus perdagangan di Indonesia, semakin beragamnya jenis hama penyakit hewan dan tumbuhan hingga isu bio-security dan bio-terorisme, sehingga memerlukan langkah strategis dan efektif guna melindungi kepentingan bangsa dan negara.

 

“Dengan adanya karantina ini, ternyata ekspor ikan menjadi lebih bagus dan lebih efektif karena sudah bisa dikontrol secara langsung. Misalnya buah yang melimpah, lewat karantina ini ekspor ke luar bisa kita kontrol secara langsung, tidak usah melewati pelabuhan terlebih dahulu. Karena bisa langsung dikontrol di bandara, hal ini bisa menguntungkan perputaran dagang di wilayah setempat,” jelas Guntur. 

 

Terkait adanya usulan pembentukan Badan Karantina Nasional agar lebih terintegrasi, politisi dapil Jawa Timur VIII ini mengungkapkan harapan tersebut belum bisa terwujudkan. Namun dirinya mengapresiasi kinerja BKP yang tidak lemah dan tetap terus semangat. “Dibentuk atau tidak dibentuknya juga bukan jaminan untuk menjadi lebih baik. Tapi semuanya tergantung pada semangat penyelenggara negara dan pelaksana UU,” imbuh Guntur. 

 

Pada kesempatan yang sama Executive Manager Angkasa Pura II Bayuh Iswantoro menuturkan sinergitas merupakan salah satu bentuk komitmen bersama. Dirinya menilai jika semua unsur instansi dapat berintegrasi menjadi satu dalam sisi pengawasan, Indonesia bisa menjadi lebih maju. 

 

“Sistem pengawasan terintegrasi di Bandara Kualanamu ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di Screening Check Point (SCP) yang ada di terminal keberangkatan dan di terminal internasional. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pengawasan terjadap sisi keamanan tentunya di sisi masalah karantina dan bea cukai,” jelasnya. 

 

Sebagai tugas pokok BKP untuk mencegah hama, penyakit, hewan karantina dan mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina dari ljar negeri ke dalam negeri. Harus dilakukannya pengawasan semaksimal mungkin, agar hama, penyakit dan organisme pengganggu tersebut tidak masuk ke dalam dan luar negeri atau dari suatu aera ke area lain. (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Pendampingan Terhadap Pemanfaatan Alsintan
23-09-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah memberikan apresiasi terhadap penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian. Hal ini...
KKP Diminta Evaluasi Kegiatan Pinjaman Luar Negeri
23-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang pendanaannya...
Kementan Diminta Susun Efisiensi Program yang Berdampak Nasional
21-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan melakukan...
RIPH Harus Dikaji Secara Mendetail
16-09-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menyoroti sejumlah hal terkait Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh Kementerian Pertanian. Ketua Komisi IV DPR...