Komisi VII Minta Pemerintah Serius Tingkatkan Produksi BBM

19-02-2019 / KOMISI VII

Suasana pertemuan Kunker Komisi VII DPR dengan mitra kerja di Sorong, Papua. Foto: Riyan/jk

 

Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih banyak melakukan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Melihat kondisi ini, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dalam lawatannya ke Pertamina Kilang Refinery Unit (RU) VII Kasim Sorong meminta pemerintah untuk meningkatkan produksi BBM dengan mengoptimalkan refinery atau kilang minyak yang ada. Apalagi kilang minyak di Indonesia sudah stagnan sejak 1995 dan sudah tidak ada lagi pembangunan kilang baru.

 

“Kilang Pertamina Kasim ini merupakan kilang terakhir dan yang paling muda yang dibangun oleh pemerintah pada tahun 1995. Sudah berganti-ganti Presiden, tapi belum ada kilang baru. Akibat ketidakseriusan pemerintah meningkatkan produksi, pemerintah terlalu mengandalkan impor BBM untuk mencukupi kebutuhan yang setiap tahunnya jumlah impor minyak selalu meningkat,” tandas Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam saat memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Kilang RU VII Kasim, Sorong, Jumat (15/2/2019).

 

Komisi VII DPR RI sangat berharap pemerintah bisa merevitalisasi dan optimalisasi Kilang RU VII Kasim karena bisa memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia Timur, baik di Maluku maupun di Papua, terutama untuk meweujudkan BBM satu harga. “Pemerintah harus bisa mengoptimalisasi Kilang Pertamina Kasim. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) harus mendesak Pertamina untuk menemukan sumber minyak mentahnya,” tutur legislator Partai Golkar itu.

 

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang menuturkan Pertamina sudah berupaya dalam meningkatkan produksi minyak dan untuk memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia bagian timur dengan program BBM satu harga. “Jika kita melihat kebutuhan BBM di Papua telah ditetapkan BBM satu harga, alhamdulillah sampai saat ini bisa mencapai BBM satu harga,” tutur Ignatius.

 

GM Pertamina RU VII Kasim Edy Januari Utama menambahkan, Kilang Kasim Sorong memiliki kapasitas 10.000 barel per hari, namun saat ini beroperasi dengan kapasitas 6.500 barel per hari. Kapasitasnya bisa ditingkatkan kapasitasnya karena masih ada kapasitas kilang yang belum dimanfaatkan sebesar 3.500 barel per hari. “Kendala saat ini adalah ketersediaan crude yang masih dipasok dari tiga tempat yaitu Petrogas, Pertamina EP, dan Mountdown,” tutur Januari.

 

Sementara itu, Direktur Penilaian Pengelolaan Limbah B3  dan Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Shinta Saptarina menyoroti penurunan kinerja pengelolaan limbah dan lingkungan hidup oleh Pertamina RU VII Kasim. Setiap perusahaan harus taat dalam pengelolaan limbah dalam arti dalam peringkat warna biru sebagai indikator. Selama tiga tahun berturut-turut Pertamina RU VII Kasim sudah mencapai indikator warna hijau yang sudah melewati target pencapaian.

 

“Pertamina RU VII Kasim sebenarnya dalam tiga tahun berturut-turut sudah mancapai Proper warna hijau yang artinya melebihi yang diharuskan. Sayangnya tahun lalu mengalami penurunan karena tidak terlihat kebaruan dalam inovasi pengelolaan lingkungan. Tetapi kami dari lingkungan hidup bisa membantu pendampingan dalam pengelolaan lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati,” tutur Shinta. (rh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Harus Optimalkan LBM Eijkman
28-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto berharap pemerintah mengoptimalkan peran lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBM Eijkman) untuk meneliti virus Corona...
Anggota DPR Ingatkan Menteri ESDM Hati-hati Keluarkan Pernyataan
27-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengingatkan, agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, berhati-hati dalam...
Harga Elpiji Bersubsidi Tak Perlu Dinaikkan
27-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ismail Thomas menilai kebijakan Pemerintah yang akan menaikan harga jual gas elpiji bersubsidi kapasitas 3...
Komisi VII Dorong Implementasi Kelembagaan BRIN
24-01-2020 / KOMISI VII
Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi menghasilkan...