Anggaran Pengamanan Pemilu Harus Disamakan

19-02-2019 / KOMISI I

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha. Foto: Chasbi/jk

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menekankan, anggaran fungsi pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 antara TNI dan Polri harus disamakan. Pihaknya berharap tidak ada perbedaan besaran anggaran di antara kedua institusi yang akan mengamankan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ini. Pihaknya optimis, TNI akan bekerjasama dengan Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

 

“Kami harap agar indeksnya tidak berbeda jauh, atau bisa disamakan. Sehingga uang makannya akan bertambah, karena mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni mendukung pengamanan Pemilu 2019,” jelas Satya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Pangdam IV/Diponegoro beserta jajaran dan Pejabat Mabes TNI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/2/2019).

 

Legislator Partai Golkar itu menilai Kodam IV/Diponegoro telah konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka pengamanan Pemilu 2019, karena tusi pengamanan Pemilu itu sama dengan operasi militer selain perang. Ia berharap TNI dapat mendukung pengamanan Pemilu dengan baik. Komisi I DPR RI pun yakin, TNI dapat menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2019 mendatang.

 

Terkait pertemuan Komisi I DPR RI dengan mitra kerjanya, khususnya TNI, yang diintepretasikan TNI menjadi tidak netral, Satya meminta hal itu jangan menjadi penghambat menjelang Pemilu ini. “Kami menjalankan tugas sebagai Komisi I DPR yang harus berdekatan dengan semua mitra kerjanya. Tapi saya ingatkan juga ke Pangdam, apabila akan beinteraksi bisa diterima secara resmi, tanpa ada kecurigaan,” tutupnya. (cas/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Effendi Simbolon: Ada Dugaan Intrik Politik Dalam Kasus TVRI
27-01-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon menduga adanya intrik politik yang terjadi dalam kasus pertikaian antara Direktur Utama...
Program BAKTI Hadapi Keterbatasan Anggaran
25-01-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai bahwa kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memerdekakan masyarakat...
Pemerintah Harus Segera Atasi ‘Blank Spot’ Sinyal
24-01-2020 / KOMISI I
Perhelatan event MotoGP Mandalika yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 mendatang di Lombok Nusa Tenggara Barat diprediksi akan mendatangkan tamu-tamu...
Pembangunan BTS BAKTI Harus di Tempat Strategis
24-01-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyoroti pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi...